GERAM Kisruh Ijazah Jokowi: Rocky Gerung Sebut UGM Justru Membungkam Akal Sehat

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa kisruh mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi moral dan demokrasi.

Menurut Rocky, permintaan masyarakat agar Presiden Jokowi menunjukkan ijazahnya merupakan hak wajar dalam sistem demokrasi. "Permintaan rakyat agar Jokowi menunjukkan ijazahnya itu sangat logis. Apa susahnya? Kalau beliau memang pernah kuliah dan lulus, tinggal tunjukkan saja. Selesai," ujar Rocky dalam kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 16 April 2025.

Rocky juga menyayangkan sikap Universitas Gadjah Mada (UGM), yang ia anggap terlalu konservatif dan tidak membantu menjernihkan persoalan ini. "UGM malah membungkam akal sehat. Sementara masyarakat sipil justru bersikap progresif. Mereka bergerak, mendatangi UGM, dan kini ke rumah Presiden Jokowi di Solo," tambah Rocky.

Menurut Rocky, sikap UGM yang terkesan menutup-nutupi dengan membela institusinya tanpa menjelaskan fakta akademis secara transparan justru memperburuk situasi. Ia menilai bahwa UGM harusnya lebih terbuka dan membantu memberikan penjelasan terkait masalah ijazah ini, alih-alih berpegang pada pembelaan institusional yang tidak menjawab keraguan masyarakat.

Rocky juga menekankan pentingnya transparansi mengenai dugaan ketidaksesuaian ijazah Jokowi. Jika ternyata Jokowi tidak bisa menunjukkan bukti akademis yang sah, hal tersebut bisa merusak etika kepemimpinan dan mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang, termasuk Prabowo Subianto yang didukung oleh Jokowi.

“Kalau Jokowi cacat secara moral dan Prabowo mendapat keuntungan dari dukungan itu, maka publik juga bisa mempertanyakan legitimasi Prabowo. Sebaliknya, kalau Jokowi terbukti jujur dan punya ijazah, maka justru bisa memperkuat posisi Prabowo,” kata Rocky.

Rocky menyebutkan bahwa solusi dari persoalan ini sangat sederhana, yakni Presiden Jokowi cukup menyampaikan penjelasan langsung kepada publik. “Pak Jokowi bisa bilang: ‘Ini ijazah saya.’ Atau jika memang hilang atau ada alasan lain, ya tinggal dijelaskan. Tapi selama itu tidak dilakukan, masyarakat akan terus curiga,” tegasnya.

Rocky juga menyoroti bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Presiden, seperti Bambang Tri dan Gus Nur, justru memperkeruh suasana dan memperkuat dugaan publik akan ketidakterbukaan pemerintah. Ia menegaskan bahwa isu ini bukan hanya soal pribadi Jokowi, tetapi sudah menjadi beban sejarah nasional yang harus diselesaikan secara elegan dan jujur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga