Repelita Jakarta - Banyak perdebatan saat ini terkait dengan posisi Ibukota Negara Indonesia, apakah Jakarta atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur.
Melalui pernyataan resmi yang dilansir di X @tijabar, pemerintah memberikan pernyataan ambigu terkait hal tersebut.
"Ibukota Negara masih tetap Jakarta kalau membaca Undang-undang tentang Ibukota IKN," jelasnya.
"Bahwa statusnya IKN menjadi Operasional Ibukota Negara akan ditentukan oleh Perpres," lanjutnya.
"Jadi selagi belum ada Perpres pindah secara operasional ke Kalimantan Timur maka Ibukota Negara akan tetap di Jakarta," terangnya lagi.
Masyarakat pun cukup pusing mendengar penjelasan resmi dari pemerintah terkait Ibukota Negara yang sebelumnya ramai bakal dipindah ke IKN.
Ditambah lagi, diberikan penjelasan jika status Jakarta bukan lagi sebagai Daerah Khusus Ibukota tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta.
"Suatu Ibukota tidak harus ada kata-kata Ibukota, di sini Ibukotanya Daerah Khusus Jakarta," tutupnya.
Klarifikasi resmi ini mengingatkan masyarakat pada tabiat Jokowi yang beberapa kali memelintir kata-kata dan membuat bingung rakyat.
"Mulyono lah yang mungkin paham maksudnya," ketik akun @tijabar pada kolom komentar.
Kerancuan ini juga membuat warganet mengkritisi sikap pemerintah yang terburu-buru mengganti status Jakarta dan dianggap buang-buang uang negara.
"Lalu kenapa harus buru-buru diganti status Jakarta? Buang-buang uang negara aja," jawab akun @era_gunawan.
"Kenapa buru-buru coba, padahal pindah ibukota itu bisa dilakukan dengan perhitungan akurat dan hati-hati karena biayanya besar dan pakai uang rakyat," jawab @tijabar lagi.
"Apa karena cuma kepingin tertulis dalam sejarah? Kalau mangkrak gimana?" pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
