Repelita Jakarta - Dalam pernyataan terbaru, M Rizal Fadillah menyoroti keberadaan etnis Cina di Indonesia, yang ia sebut sebagai penguasa ekonomi terbesar di negara ini. Fadillah mengkritik pengaruh besar yang dimiliki oleh sejumlah individu dalam etnis tersebut, menyebutnya sebagai bentuk dominasi yang merugikan rakyat Indonesia.
Fadillah mencontohkan kasus yang melibatkan proyek PIK 2 dan Rempang sebagai contoh bagaimana etnis Cina, melalui kekuatan politik dan ekonomi, memperalat penguasa untuk merugikan kaum pribumi. Ia menuduh sejumlah tokoh dari etnis ini menggunakan jalur politik untuk melakukan penggusuran dan aneksasi wilayah dengan dalih investasi. Hal ini, menurutnya, mengancam eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia.
Fadillah juga menyinggung sosok Aguan, yang disebut-sebut terlibat dalam proyek PIK 2, sebagai simbol keserakahan dan arogansi etnis Cina. Proyek tersebut, menurut Fadillah, melibatkan kolusi dengan pejabat tinggi, termasuk Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memperburuk dampak kerugian bagi rakyat.
Ia mengkritik bagaimana proyek tersebut menguasai puluhan ribu hektar tanah, bahkan memperluas ke laut dengan reklamasi tanpa izin. Fadillah menyatakan bahwa Aguan dan pihak-pihak terkait harus dihukum, baik melalui deportasi atau bahkan hukuman mati, untuk memberi efek jera dan membasmi kejahatan yang terjadi.
Fadillah juga mendesak Pemerintah Prabowo untuk bertindak tegas dalam menangani masalah ini, dengan mengevaluasi dan membatalkan seluruh izin yang terkait dengan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini harus diambil untuk menjaga kedaulatan negara dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Komentar netizen pun menggema di dunia maya. Salah satu netizen menulis, "Harus ada tindakan nyata, kalau tidak kita akan terus dibodohi oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi." Komentar lainnya menyatakan, "Semoga pemerintah bisa bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah ini."
Proyek PIK 2 kini menjadi sorotan publik. Banyak yang berharap agar langkah-langkah pembenahan segera diambil untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat dan negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
