Repelita, Bandung - Aksi tuntutan agar penegak hukum bertindak mengadili Jokowi semakin menguat. Coret-coretan bertuliskan "Adili Jokowi" terlihat di berbagai kota, termasuk Yogya, Solo, dan Jakarta. Gerakan ini semakin tersebar luas, dengan berbagai elemen masyarakat serentak menyuarakan bahwa Jokowi dan keluarganya merupakan penyebab utama kerusakan negeri yang patut diadili.
Petisi 100 sudah mulai mendesak pemakzulan Jokowi sejak ia masih menjabat sebagai Presiden, karena dianggap memiliki dosa politik yang menumpuk. Ditambah dengan kontroversi politik dinasti yang mengotori kekuasaan. Meskipun upaya pemakzulan tidak berhasil, tekanan terus berlanjut, dengan tuntutan agar Jokowi ditangkap dan diadili setelah lengser dari jabatannya. Gerakan ini semakin menguat, terlebih setelah terungkapnya kolusi antara Jokowi dan pengusaha Aguan dalam proyek PIK 2.
M Rizal Fadillah, seorang pemerhati politik, menilai bahwa gerakan ini semakin besar karena semakin banyak elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Jokowi dan keluarganya. "Jokowi dan keluarganya menjadi simbol dari praktek nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang harus segera dituntaskan," kata M Rizal Fadillah.
Di Bandung, kelompok yang menyebut diri mereka Masyarakat Tertindas (Matin) Jawa Barat menggelar aksi di depan Mapolda Jabar pada Jumat, 7 Februari. Mereka menuntut agar kasus PIK 2 segera diusut dan dituntaskan dengan seruan "Adili Jokowi". Ratusan pengunjuk rasa menarik perhatian pengendara yang melintas di sekitar Mapolda Jabar di Jalan Soekarno Hatta.
Gerakan serupa juga terjadi di Surabaya, dengan demonstrasi yang digelar oleh Gerakan Arek Surabaya (GAS) pada Jumat kemarin. Mereka membawa isu korupsi yang melibatkan Jokowi, termasuk proyek PIK-2 dan politik dinasti. Spanduk bertuliskan "Adili Jokowi" dibentangkan, dan orasi bergantian disampaikan melalui mobil komando. Mereka mendesak Kepolisian untuk segera menyelidiki dan menyidik Jokowi.
Di Surakarta, pada 9 Februari, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan menggelar aksi konvoi yang menuntut agar Jokowi dan kroni-kroninya diadili. Flyer yang beredar menyatakan, "Rakyat Surakarta Menuntut Adili Jokowi dan Kroni-Kroninya" dengan tambahan seruan "Lengserkan Gibran, miskinkan Jokowi dan keluarganya". Rute aksi dimulai dari Balaikota menuju rumah Jokowi di Sumber Solo dan berlanjut ke UNS. Tagline menarik dari aksi ini adalah "Tangkap Jokowi hidup atau mati".
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) juga menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, dengan tuntutan agar Jokowi diperiksa, ditangkap, dan diadili atas pelanggaran HAM terkait kasus Km 50 serta korupsi yang merugikan rakyat.
Selain itu, TPUA (Tim Penanggulangan Utang Abadi) juga melaporkan kasus korupsi Jokowi kepada KPK, khususnya terkait proyek PIK-2. Jajaran penegak hukum diminta untuk serius menindaklanjuti laporan tersebut, apalagi setelah rilis OCCRP yang mencatat Jokowi sebagai salah satu tokoh korup dunia.
Beberapa aksi orasi dan diskusi juga mengangkat tema "Adili Jokowi" bahkan "Gantung Jokowi", mengkritisi pemerintahan yang dipimpin oleh mantan presiden ke-7 itu. Petisi 100, For-Asli, dan TPUA telah melaporkan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri.
Di beberapa daerah, terungkap dugaan keterlibatan Jokowi dalam proyek reklamasi yang merugikan kedaulatan negara, seperti yang terjadi di Tangerang, Bekasi, dan wilayah lainnya. Dugaan ini semakin memperkuat anggapan bahwa Jokowi harus segera diadili.
Jokowi, yang dianggap telah menyerahkan Garuda untuk dimangsa Naga, dinilai sebagai pelanggar hukum terbesar di Indonesia dan harus segera ditangkap dan diadili. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang layak bagi mantan presiden tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
