Repelita, Jakarta - Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan besar di tahun 2024, terutama terkait dengan APBN yang merupakan peninggalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa struktur APBN yang diwariskan kepada pemerintahan Prabowo Subianto saat ini berada dalam kondisi amburadul, dengan proyeksi pendapatan pajak yang meleset jauh dari target.
Dalam sebuah pernyataan, Rocky Gerung menyebutkan bahwa pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya menghadapi beban berat dari warisan kebijakan sebelumnya, tetapi juga ketidakmampuan untuk mengatasi kebocoran anggaran yang sangat besar.
"Setiap tahunnya, ada potensi kehilangan sekitar 100 triliun dari total pendapatan yang seharusnya mencapai 4.000 triliun," ujar Gerung.
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara jauh dari harapan dan semakin memperburuk situasi keuangan negara. Gerung juga menyoroti ketidaksesuaian antara target penerimaan pajak dengan realitas di lapangan.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mengumumkan bahwa target penerimaan pajak untuk tahun 2024 meleset, sebuah sinyal bahwa ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang kurang stabil.
Hal ini semakin memprihatinkan mengingat kebijakan pajak yang terus dikejar pemerintah, namun kebocoran anggaran yang terjadi justru mengancam kestabilan keuangan negara.
Selain itu, Gerung menyebutkan kebijakan-kebijakan populis yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi, seperti subsidi dan insentif kepada berbagai sektor, telah menambah beban APBN.
“Kebijakan semacam itu meninggalkan dampak yang berat bagi pemerintahan Prabowo yang baru, karena harus menanggung beban keuangan yang sangat besar tanpa proyeksi pendapatan yang jelas,” tambah Gerung.
Dalam hal ini, pemerintah Prabowo perlu segera menyusun langkah-langkah strategis untuk menanggulangi krisis fiskal dan memperbaiki kebocoran anggaran yang terjadi.
Gerung mengingatkan bahwa salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengurangi ketergantungan pada kebijakan yang tidak berkelanjutan.
Selain masalah keuangan negara, Gerung juga mengingatkan pentingnya pemerintahan saat ini untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai menurun akibat ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi.
“Jika pemerintah terus menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui publik, maka kepercayaan akan hilang, dan ini akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara,” kata Gerung.
Tantangan besar bagi pemerintah Prabowo adalah bagaimana mengelola APBN yang ‘amburadul’ dan merespons kebutuhan ekonomi rakyat di tengah situasi politik yang sedang bergolak.
Semakin banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini, dan harapan untuk kebijakan yang pro-rakyat semakin mendesak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok