GEGER "10 Fakta Pagar Laut di Tangerang, Dibangun Era Jokowi Tapi Tak Tahu Milik Siapa"

 

Repelita Jakarta - Kasus pemagaran laut yang terjadi di kawasan Tangerang telah menarik perhatian publik. Pagar sepanjang 30 kilometer yang dibangun sejak masa pemerintahan Presiden Mulyono baru-baru ini disegel setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas.

Pagar laut yang menghalangi akses nelayan ke laut ini telah dibangun sejak pemerintahan Presiden Mulyono. Pagar tersebut mulai terlihat sejak Juli atau Agustus 2024. Meskipun sudah lama diketahui, tindakan hukum baru diambil setelah kasus ini viral di media sosial.

Penyegelan pagar laut baru dilakukan setelah Presiden Prabowo marah dan mengambil alih penanganan masalah ini. Sebelumnya, aparat dan pejabat terkait tidak segera bertindak meskipun masalah ini sudah diketahui publik.

Pagar yang dipasang di sepanjang pantai ini memisahkan laut dengan daratan, yang mengganggu akses nelayan terhadap sumber daya laut. Rocky Gerung menilai tindakan ini sebagai ancaman terhadap hak-hak nelayan untuk memperoleh penghidupan dari laut.

Meskipun sudah ada keluhan dari nelayan dan masyarakat sipil mengenai pagar ini, tindakan yang lebih tegas baru diambil setelah isu ini menyebar luas di media sosial. Hal ini menunjukkan lambannya respons dari aparat pemerintah terhadap masalah ini.

Menurut Rocky, aparat setempat seperti camat, lurah, dan kepolisian sebenarnya sudah mengetahui keberadaan pagar ini, namun tidak ada tindakan untuk membongkarnya. Baru setelah Prabowo terlibat, penyegelan akhirnya dilakukan.

Nelayan yang kehilangan akses ke laut mengalami kerugian material berupa hilangnya pendapatan, serta kerugian psikologis karena merasa tidak aman dan terancam dengan adanya pagar yang memisahkan mereka dari laut.

Rocky Gerung menilai pengelolaan negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan penerusnya sangat buruk. Ia menyebut bahwa oligarki telah terlalu banyak menguasai sumber daya alam, sementara rakyat kecil seperti nelayan terpinggirkan.

Pagar ini dianggap sebagai simbol dari kekuasaan oligarki yang melindungi kepentingan segelintir pihak. Rocky menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari pemagaran laut ini, dan hal itu perlu diselidiki lebih lanjut.

Rocky menegaskan bahwa selain penyegelan pagar, diperlukan proses hukum yang lebih mendalam untuk menegakkan keadilan. Ia menyoroti pentingnya penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar ini dan siapa yang memberi izin.

Pagar yang membatasi akses nelayan ke laut ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan nelayan selama lebih dari satu tahun. Rocky menyebut bahwa nelayan mungkin terpaksa beralih ke pinjaman online untuk bertahan hidup, akibat hilangnya mata pencaharian mereka.

Penyegelan pagar laut ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan masalah hak-hak nelayan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah diminta untuk memastikan keadilan bagi nelayan dan mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pemagaran yang merugikan banyak pihak ini. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga