"Ray Rangkuti Soroti Lambannya Respons KPK dan Jokowi, Sebut Nama Jokowi dalam Daftar Koruptor Sebagai Tamparan Keras bagi Indonesia"

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti lambannya respons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang melibatkan nama mantan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, KPK seharusnya bergerak lebih proaktif tanpa menunggu laporan dari pihak tertentu.

“KPK itu dibiayai negara supaya bisa mengendus kasus dan mencari tahu, bukan menunggu laporan. Kalau kasus lawan politik, lima tahun yang lalu pun mereka bisa ubek-ubek, tapi kenapa kasus ini harus menunggu laporan?” ujar Ray di Gedung KPK.

Ray juga menyebut masuknya nama Joko Widodo dalam daftar pemerintahan yang disebut “korup” oleh Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai tamparan keras bagi Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa laporan ini mencerminkan ketidakmampuan penegak hukum di Indonesia untuk menangani isu-isu yang menjadi perhatian publik, terutama terkait kekayaan keluarga Jokowi.

“OCCRP adalah bentuk protes terhadap para penegak hukum di Indonesia yang seolah mengabaikan hal-hal yang perlu diklarifikasi. Kalau proses hukum di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya, orang tidak perlu mengirim surat ke OCCRP,” tegasnya.

Ray menjelaskan bahwa OCCRP tidak hanya menilai praktik korupsi secara langsung, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan pemilu yang adil, serta pengelolaan konflik sosial.

“Korupsi itu hanya satu bagian. Mereka juga menilai apakah pemerintah menghormati HAM, melaksanakan pemilu yang fair, serta bagaimana pemerintah menangani konflik sosial. Jika empat aspek ini terpenuhi, maka pemerintahan tersebut disebut korup,” jelas Ray.

Ray juga mengkritisi tren negatif di Indonesia, seperti turunnya indeks pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Ray juga menyoroti pentingnya respons dari Presiden Prabowo Subianto terhadap isu ini.

Menurutnya, pernyataan Prabowo yang sebelumnya menyebut akan mengejar koruptor “ke antariksa” harus dibuktikan tidak hanya untuk lawan politik, tetapi juga untuk pihak-pihak di lingkaran dekat pemerintah.

“Pidato Pak Prabowo jangan hanya berlaku untuk lawan politik. Kalau memang serius, kita tunggu apakah beliau akan bertindak tegas terhadap kasus-kasus yang melibatkan nama besar,” kata Ray.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut nama mantan presiden, dan respons pemerintah serta KPK akan menjadi ujian besar terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga