Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diharapkan tegas dan serius mengevaluasi seluruh Proyek Strategi Nasional (PSN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, yang mendukung sikap Presiden Prabowo untuk mengevaluasi PSN yang dinilai tidak tepat dan merugikan masyarakat kecil.
“Saya tentunya mendukung langkah Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap PSN, kita dukung sepenuhnya untuk melakukan evaluasi. Agar betul-betul ya dievaluasi lah,” ujar Abdul kepada Inilah.com, Sabtu (11/1/2024).
Abdul mengungkapkan kekhawatirannya terhadap PSN yang merugikan masyarakat sekitar. Namun, terkait PSN mana yang mendesak untuk segera dievaluasi, Abdul menyatakan ingin mendengar terlebih dahulu pandangan dari berbagai pihak.
“Ya biar mereka, pemerintah dulu, nanti mereka akan evaluasi, lalu nanti kita lihat,” ujar Abdul.
Abdul juga menginformasikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat perdana usai masa reses terkait persoalan yang berhubungan dengan Komisi IV. “Nanti (saat rapat) tentunya kami akan melihat yang berkaitan dengan Komisi IV. Kita tidak membahas yang lain ya,” jelasnya.
Beberapa PSN yang meresahkan masyarakat baru-baru ini antara lain munculnya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar tersebut diduga dibangun untuk proyek strategis nasional PIK 2, yang membuat nelayan kesulitan melaut. Keberadaan pagar ini sudah diadukan sejak Agustus 2024. Legislator PKS Habib Idrus Al-Jufri mendesak dilakukan investigasi demi keadilan para nelayan.
“Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi PKS, Kamis (9/1/2025).
Selain itu, pada 31 Juli 2023, warga Desa Air Bangis melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang. Sebagian lahan yang akan digunakan adalah area yang telah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak 1970-an. Proyek ini diperkirakan akan menggusur rumah penduduk dengan alasan bahwa lahan yang dihuni masyarakat setempat merupakan milik negara.
Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di kawasan tersebut. Konflik agraria akibat PSN juga terjadi di Pulau Rempang, yang dipicu oleh perbedaan sistem pengelolaan tanah di Batam dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
