Pernyataan Trenggono soal Pembongkaran Pagar Laut Memperkeruh Situasi

 

Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengenai pembongkaran pagar laut ilegal oleh TNI AL di perairan Tangerang memicu perdebatan di kalangan publik. Trenggono menyebut bahwa pembongkaran tersebut sebagai tindakan terburu-buru dan memperkeruh situasi yang sudah ada.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), TB Utomo, mengkritik keras sikap Menteri KP. Menurutnya, pernyataan Trenggono adalah indikasi buruknya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan TNI AL. Utomo menilai bahwa komentar Menteri Trenggono justru menambah ketegangan antara institusi yang seharusnya bekerja bersama untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

"Pernyataan itu adalah bentuk pelecehan terhadap institusi militer kita sebagai garda terdepan pertahanan negara, yang seharusnya dihormati sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian laut dan kedaulatan maritim," tegas Utomo, dalam keterangannya pada Minggu, 19 Januari 2025.

Utomo menjelaskan bahwa pembongkaran pagar laut ilegal tersebut dilakukan TNI AL sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka untuk menindak praktik ilegal yang mengancam ekosistem laut, serta menghalangi akses nelayan kecil. Ia juga menyoroti bahwa pagar tersebut melanggar hak masyarakat terhadap ruang laut yang seharusnya menjadi ruang publik.

"Alih-alih memberikan dukungan, Menteri KP justru melempar tuduhan yang tidak berdasar," tambah Utomo.

Lebih lanjut, Utomo menekankan bahwa pernyataan Trenggono hanya menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara KKP dan TNI AL, yang seharusnya memiliki tujuan bersama untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.

"Seharusnya Menteri KP tidak memperkeruh situasi, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi lintas institusi," ujar Utomo.

Utomo juga mengingatkan bahwa pernyataan Trenggono dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja KKP serta melemahkan moral TNI AL yang sudah bertugas menjaga keamanan laut dengan baik.

"Menteri Trenggono harus sadar bahwa kinerjanya diawasi oleh rakyat. Komentar yang asal-asalan hanya akan menciptakan kegaduhan baru," imbuhnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri KP sebagai bagian dari agenda 100 hari kerja pemerintahannya.

"Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mampu bersinergi dengan instansi lain hanya akan menjadi penghambat pencapaian visi besar maritim Indonesia," tutup Utomo.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga