Program Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Jangan di-Frame Seolah-olah MBG Mengorbankan yang Lain

 

Repelita Jakarta - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berlangsung hampir satu bulan dan mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak dukungan namun juga tidak sedikit kritikan terkait program ini.

Terkait hal itu, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa program MBG tidak memangkas anggaran lainnya. Ia juga memberikan klarifikasi terhadap anggapan yang berkembang di masyarakat, yang menyebutkan bahwa MBG mengorbankan program lain.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek dikutip Minggu (19/1).

Dedek menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan refocusing terhadap program-program kerjanya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fokus utama anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, fokus dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis yang mendapatkan anggaran Rp4,7 triliun.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga berencana memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, juga menjadi prioritas dengan anggaran Rp15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek juga menambahkan bahwa salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah wajar karena sekarang sektor swasta turut berperan lebih besar dalam pembiayaan pembangunan IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga