PPN jadi 12 Persen, Kenaikan 6,5 Persen UMP Sumut Tak Berguna

 

Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara sebesar 6,5 persen dipastikan tidak akan memberikan manfaat berarti jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen. Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi, Armin Rahmansyah Nasution.

Armin menyebut bahwa meskipun UMP Sumut naik menjadi Rp 2.992.559 pada 2025, naik dari sebelumnya sebesar Rp 2.710.493, hal tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan buruh maupun daya beli masyarakat. Kenaikan UMP, menurutnya, dapat terhambat oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang mengikuti perubahan tersebut.

“Jika kenaikan UMP langsung memicu kenaikan harga sembako misalnya, maka apa gunanya kenaikan upah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan? Sama saja, upah naik Rp 282.066, tetapi pengeluaran juga meningkat seiring harga kebutuhan pokok yang naik,” ujarnya.

Pengamat yang juga merupakan akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak boleh mengklaim kenaikan UMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tanpa terlebih dahulu mengendalikan harga kebutuhan pokok dan komponen yang masuk dalam kriteria hidup layak (KHL).

Menurut Armin, sebagian besar gaji masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sembako, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Jika semua komponen tersebut naik akibat efek dari kenaikan UMP, maka gaji sebesar Rp 282.066 justru tidak akan mencukupi kebutuhan yang meningkat, bahkan akan menurunkan daya beli masyarakat.

Armin menambahkan bahwa pengendalian harga sembako dan komponen KHL menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kenaikan UMP dapat benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga