PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

 

Jakarta, 13 Desember 2024 - Ketua DPP PDI Perjuangan Dedy Sitorus mengatakan bahwa partainya tidak akan terburu-buru menyikapi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PDIP memilih untuk melakukan kajian mendalam mengenai wacana tersebut.

Kami tidak akan terburu-buru soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Dedy menegaskan bahwa PDIP pada dasarnya mendukung pemilihan umum dilakukan secara langsung demi menjaga kedaulatan rakyat. PDIP menginginkan prinsip "one man, one vote" tetap berlaku.

Mengenai tingginya biaya dalam proses Pilkada, Dedy Sitorus berpendapat bahwa hal itu dapat dihindari jika partai politik memiliki basis dukungan yang kuat di akar rumput. Biaya tinggi sering kali muncul ketika ada politikus yang menggunakan jalur cepat untuk mendapatkan kekuasaan.

Biaya yang tinggi muncul karena ada pihak-pihak yang mencari kekuasaan melalui jalan pintas. Jika partai membangun basis dukungan di bawah, maka tidak perlu biaya besar, ujarnya.

Politikus PDIP ini juga menyoroti bahwa ada berbagai cara untuk menekan biaya Pilkada, tetapi yang penting adalah keseriusan pemerintah dalam menjaga proses demokrasi berjalan secara teratur tanpa gangguan.

Jika revisi UU Pilkada digulirkan, PDIP akan melakukan analisis mendalam agar pengambilan keputusan mengenai kedaulatan rakyat dilakukan secara bijaksana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk membuat sistem pemilihan kepala daerah lebih efektif dengan cara DPRD yang memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Prabowo menilai hal ini dapat mengurangi biaya Pilkada yang sangat tinggi dan lebih efektif.

Dia juga menyoroti pengeluaran triliunan rupiah untuk proses Pilkada yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Dengan sistem DPRD yang memilih kepala daerah, Prabowo yakin efisiensi dapat tercipta, dan dana bisa dialihkan untuk pembangunan pendidikan dan infrastruktur.

Keinginan Prabowo untuk mengikuti sistem negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India juga menjadi pertimbangan, di mana DPRD dapat memilih pemimpin daerah secara langsung tanpa biaya yang signifikan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga