
Repelita Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 2026 di Jakarta ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat Israel dan Iran.
Direktur Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat dalam taklimat media Kemlu di Jakarta pada Jumat 13 Maret 2026 mengatakan Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah mengirimkan surat kepada negara mitra D-8 yang berisi penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan seluruh rangkaian kegiatannya.
"Mengenai penetapan tanggal selanjutnya, tentunya kita akan bicarakan secara lebih detail pada saatnya. Saat ini mungkin belum waktunya karena perkembangan yang masih terus berlangsung di wilayah Timur Tengah," kata Tri Tharyat menjelaskan alasan penundaan.
Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah pihak Kemlu berkonsultasi dengan Sekjen D-8, komisioner, dan para duta besar negara anggota D-8 serta para mitra di negara akreditasi masing-masing.
Dia juga mengatakan negara anggota D-8 memberi masukan terkait pelaksanaan KTT D-8 dan memahami keadaan yang sedang sulit akibat perang antara Amerika Serikat Israel dan Iran.
Indonesia memimpin keketuaan D-8 periode 2026-2027 dengan mengusung tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama."
Sebelum penundaan tersebut Indonesia akan menyelenggarakan KTT D-8 pada 15 April 2026 yang didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi serta pertemuan tingkat menteri luar negeri.
D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Azerbaijan menjadi negara anggota terbaru yang bergabung D-8 pada Desember 2024 dan kini turut merasakan dampak dari konflik yang terjadi.
Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, ratusan siswi, serta pejabat tinggi Iran lainnya.
Iran pun melakukan serangan balasan dengan menyerang aset-aset militer AS yang ditempatkan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan secara efektif menutup jalur air Selat Hormuz.
Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan naiknya harga minyak dunia hingga menembus angka 100 dolar per barel dan mengganggu stabilitas ekonomi global.
Indonesia sebagai negara netral terus berupaya menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang bertikai dan mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi.
Penundaan KTT D-8 ini menunjukkan bahwa dampak konflik Timur Tengah telah merambah ke berbagai sektor termasuk kerja sama ekonomi antar negara berkembang.
Para pengamat menilai bahwa situasi keamanan yang tidak menentu membuat sulit bagi negara-negara anggota untuk berkonsentrasi pada agenda ekonomi.
Indonesia berharap konflik dapat segera mereda sehingga KTT D-8 dapat dilaksanakan dengan aman dan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi semua anggota.
Sementara itu dunia internasional terus mendesak dilakukannya gencatan senjata sementara Iran mengajukan tiga syarat utama yaitu pengakuan hak-hak sah Iran, pembayaran reparasi, dan jaminan internasional terhadap agresi di masa depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

