Repelita Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional hanya mencapai dua puluh delapan koma empat tujuh persen sehingga menjadi yang terendah di antara platform media sosial yang beroperasi di Indonesia.
Meta sebagai perusahaan induk Facebook Instagram serta WhatsApp dinilai belum optimal dalam menekan penyebaran konten judi daring disinformasi fitnah dan ujaran kebencian di Tanah Air.
Atas kondisi tersebut Meutya memimpin inspeksi mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta pada Rabu empat Maret dua ribu dua puluh enam sebagai langkah tegas menghadapi kepatuhan yang dianggap sangat rendah.
Meta merupakan salah satu platform dengan kepatuhan terendah di antara platform media sosial lainnya yang beroperasi di Indonesia.
Angka kepatuhan rendah tersebut menjadi perhatian serius mengingat jumlah pengguna Facebook dan WhatsApp di Indonesia masing-masing mencapai sekitar seratus dua belas juta orang sehingga menjadi salah satu basis pengguna terbesar di dunia.
Menurut Meutya ketidaktegasan platform dalam moderasi konten dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi keselamatan masyarakat jika tidak segera diatasi.
Penyebaran disinformasi tidak hanya memicu perpecahan antarwarga tetapi juga melemahkan demokrasi dan memicu polarisasi sosial yang dapat membahayakan ketertiban umum.
Secara hukum pemerintah merujuk pada Pasal empat puluh Undang-Undang Nomor satu Tahun dua ribu dua puluh empat tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor sebelas Tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik yang memberikan kewenangan pencegahan serta penanganan informasi elektronik melanggar hukum.
Setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum nasional dan bertanggung jawab atas keamanan ruang digital bagi masyarakat.
Pemerintah mendorong Meta untuk segera memperkuat mekanisme moderasi konten serta mempercepat penanganan terhadap materi yang melanggar hukum guna mengurangi risiko judi daring disinformasi isu kesehatan penipuan digital hingga eksploitasi seksual yang semakin marak.
Sidak tersebut diikuti Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Irjen Pol Alexander Sabar Deputi VI BIN Irjen Pol Heri Armanto Sutikno Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo Komandan Pengendalian Konten Satsiber TNI Kolonel Adm Gusti Sopyannur serta perwakilan Bareskrim Polri Kombes Pol Dadan Wira Laksana.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
