TNI Peringkat 13 Dunia, tapi Mengapa KKB di Papua Tak Kunjung Tuntas?

 

Repelita Jakarta - Tewasnya pilot Kapten Egon beserta kopilotnya, Baskoro, baru-baru ini kembali membuka ruang diskusi publik mengenai efektivitas operasi keamanan di Tanah Papua.

Beragam komentar warganet mempertanyakan mengapa kelompok bersenjata yang jumlahnya relatif kecil seolah sulit ditaklukkan oleh institusi TNI yang notabene memiliki personel sangat besar.

Pengamat dan Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani, menuliskan analisisnya mengenai kompleksitas konflik ini.

Pertanyaan ini mengemuka di tengah fakta bahwa pada 2026, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 13 dunia dengan Power Index 0,2582 serta jumlah personel aktif sekitar 404.500 pada 2023.

Modernisasi alat utama sistem persenjataan terus berjalan, berbagai operasi seperti Satgas Damai Cartenz dan Operasi Habema pun rutin digelar di wilayah pegunungan tengah Papua.

Secara angka dan logika perang konvensional, TNI adalah raksasa yang secara matematis tak tertandingi oleh kelompok bersenjata di Papua.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik bersenjata di wilayah timur Indonesia itu tak kunjung mencapai titik tuntas.

Untuk memahami kompleksitas ini, Rosadi mengajak publik membuka arsip sejarah yang menjadi akar persoalan.

Konflik ini berakar sejak 1962, ketika Papua diserahkan melalui Perjanjian New York, yang kemudian diikuti dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Pepera yang namanya terdengar demokratis itu faktanya hanya melibatkan 1.026 perwakilan yang dipilih untuk menentukan nasib jutaan orang Papua.

Sejak saat itu, bagi sebagian orang Papua, luka sejarah tersebut tidak pernah benar-benar pulih dan menjadi laten.

Pada tahun 1963, Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri, awalnya bercampur antara idealisme, spiritualitas cargoism, dan tuntutan identitas.

Namun seiring perjalanan waktu, gerakan itu bertransformasi menjadi perlawanan bersenjata yang kita kenal sekarang.

Pemerintah Indonesia menyebut mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sementara mereka mendeklarasikan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Jumlah personel mereka pada 2024 diperkirakan hanya berkisar antara 1.200 hingga 1.438 orang, sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan personel aktif TNI.

Sejak 2018, intensitas konflik menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan pada 2021 TPNPB secara terbuka mendeklarasikan perang terhadap Indonesia.

Serangan terhadap aparat keamanan dan proyek-proyek pembangunan sipil pun kian sering terjadi.

Pada April 2025, sebanyak 17 penambang emas tewas dieksekusi dengan tuduhan sebagai informan militer.

Pemerintah telah menetapkan kelompok ini sebagai organisasi teroris sejak 2021, namun serangan masih terus berlanjut.

Peristiwa teranyar terjadi pada 11 Februari 2026, ketika dunia kembali menoleh ke Papua.

Sebuah pesawat Smart Air Cessna Grand Caravan ditembak saat berada di Lapangan Terbang Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Pilot bernama Kapten Enggon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro Adi Anggoro tewas dalam insiden tersebut.

Tiga belas penumpang lainnya selamat setelah melarikan diri ke dalam hutan.

Diduga kuat pelaku penembakan ini berasal dari kelompok Cannibal Battalion dan Semut Merah Battalion pimpinan Elkius Kobak, seorang mantan prajurit TNI.

Lalu, bagaimana mungkin kelompok kecil ini bisa bertahan dan terus melancarkan serangan?

Faktor pertama yang tidak bisa diabaikan adalah medan operasi yang sangat berat.

Pegunungan Papua bukan sekadar lokasi, melainkan benteng alam dengan hutan lebat dan lembah curam yang membatasi akses dan pergerakan pasukan.

Ini bukanlah tipe perang kota, melainkan perang gerilya yang membutuhkan strategi berbeda.

Faktor kedua adalah sifat asimetris dari konflik itu sendiri.

TNI adalah kekuatan konvensional yang besar, sementara KKB/TPNPB bergerak dalam unit-unit kecil, menyerang cepat, lalu menghilang ke dalam hutan.

Mereka mendapatkan senjata dari berbagai sumber, mulai dari rampasan, pembelian lintas batas, hingga dugaan penjualan ilegal oleh oknum aparat.

Faktor ketiga adalah kondisi sosial-politik yang kompleks di masyarakat Papua.

Sejak 2018, diperkirakan antara 80.000 hingga 100.000 orang terpaksa mengungsi akibat konflik berkepanjangan.

Pada tahun 2025 saja, tercatat 132 korban tewas dalam 85 kasus kekerasan, dan 77 di antaranya adalah warga sipil.

Di pihak keamanan, sebanyak 39 tentara dan 17 polisi gugur sepanjang periode 2023 hingga 2025.

Sementara itu, dari pihak lawan, 272 anggota TPNPB tewas sepanjang 2021–2025.

Jika ditarik sejak 1963, estimasi total korban jiwa di pihak Papua mencapai angka 100.000 hingga 300.000 orang.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa konflik ini bukan sekadar operasi militer, melainkan persoalan yang mencakup sejarah, identitas, demografi, dan ekonomi.

Papua dikenal sangat kaya akan sumber daya alam, seperti Tambang Grasberg milik Freeport-McMoRan dan Blok Wabu dengan estimasi 8,1 juta ons emas.

Dari sudut pandang negara, kekayaan ini adalah motor pembangunan dan devisa.

Namun dari sudut pandang kelompok separatis, eksploitasi sumber daya tersebut dimaknai sebagai bentuk kolonialisme internal.

Pada Juni 2022, pemerintah memekarkan Papua menjadi enam provinsi dari sebelumnya hanya dua.

Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai upaya percepatan pembangunan, namun Majelis Rakyat Papua menilainya sebagai strategi divide and conquer.

Di tengah semua itu, muncul spekulasi publik mengenai apakah konflik ini secara tidak langsung turut mempertahankan kebutuhan ekspansi militer.

Pasalnya, ada rencana penambahan sekitar 750.000 prajurit hingga 2029, yang akan membuat total personel mencapai 1,2 juta.

Memang tidak ada bukti konspirasi bahwa konflik sengaja dipelihara, namun pertanyaan itu terus menggelinding di ruang publik.

Jadi, mengapa KKB belum berhasil ditaklukkan sepenuhnya?

Jawabannya karena ini bukan perang biasa, melainkan konflik asimetris yang akarnya terpancang pada sejarah panjang, identitas kolektif, ketimpangan ekonomi, dan luka politik yang menganga.

Tentara bisa unggul di ranking global, tetapi konflik berbasis sejarah dan persepsi ketidakadilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan superioritas militer semata.

Demikian analisis yang ditulis oleh Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga