Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai kabinet Presiden Prabowo Subianto berada dalam kondisi kalang kabut setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif yang menjadi dasar utama perjanjian dagang dengan Presiden Donald Trump.
Rocky menyatakan pembatalan tersebut menciptakan perubahan situasi mendasar sehingga secara prinsip hukum internasional perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat digugat atau dinyatakan gugur berdasarkan klausul rebus sic stantibus.
Ia menjelaskan prinsip pacta sunt servanda yang mewajibkan penghormatan terhadap perjanjian tetap berlaku selama kondisi dasar tidak berubah namun pembatalan kebijakan Trump oleh Mahkamah Agung membuat keadaan tidak lagi berdiri seperti semula.
Menurut Rocky kondisi ini seharusnya mendorong DPR meminta penjelasan terbuka dari pemerintah terkait aspek legal dan konstitusional perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional.
Ia menyoroti sejumlah poin dalam kesepakatan yang dinilai publik merugikan Indonesia termasuk tekanan ekonomi posisi tawar negara yang lemah serta isu kedaulatan data sehingga Indonesia tampak tidak berdaulat dalam perjanjian itu.
Rocky mengkritik respons kabinet yang tidak terkoordinasi dan tidak ada figur di lingkaran istana yang mampu meredam spekulasi secara meyakinkan sehingga analisis dari akademisi pengamat hingga masyarakat sipil lebih dipercaya ketimbang penjelasan resmi.
Ia memperingatkan kekosongan komunikasi politik membuka ruang manuver faksi-faksi tertentu yang memanfaatkan ketidakpastian bahkan menyerupai kerja deep state di balik layar.
Rocky menegaskan kunci penyelesaian polemik terletak pada sikap Presiden Prabowo yang perlu tampil langsung menjelaskan implikasi hukum dan ekonomi pasca-pembatalan kebijakan Trump agar opini publik tidak semakin liar.
Tanpa penjelasan komprehensif krisis kepercayaan berpotensi berlanjut dan menggerus tingkat dukungan publik yang sebelumnya tinggi serta memicu kritik lebih keras dari mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
