Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai kabinet Presiden Prabowo Subianto sedang berada dalam kondisi kalang kabut akibat polemik perjanjian dagang yang diteken bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Situasi semakin rumit setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif yang menjadi salah satu pilar utama kesepakatan bilateral tersebut.
Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya Rocky mengingatkan kembali prediksi guestimation yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu tentang potensi radical break pada bulan Februari.
Ia menyebut fase Februari sebagai periode berbahaya karena ruang gerak pemerintah untuk menunjukkan rasionalitas kebijakan semakin menyempit sejak awal masa pemerintahan.
Rocky menyoroti prinsip hukum internasional pacta sunt servanda yang mewajibkan perjanjian dihormati para pihak namun ia juga mengingatkan adanya klausul rebus sic stantibus yang memungkinkan perjanjian gugur jika situasi mendasar berubah secara fundamental.
Menurutnya pembatalan kebijakan Trump oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat keadaan tidak lagi berdiri seperti semula sehingga perjanjian secara prinsip dapat dipersoalkan.
Rocky menilai kondisi ini seharusnya mendorong DPR meminta penjelasan terbuka terkait aspek legal dan konstitusional perjanjian tersebut dari pemerintah.
Ia menyoroti sejumlah poin dalam kesepakatan yang dinilai publik merugikan Indonesia baik dari sisi tekanan ekonomi posisi tawar negara hingga isu kedaulatan data.
Rocky bahkan menggambarkan posisi Indonesia dalam perjanjian itu tampak lemah seakan-akan negara ini bukan berdaulat melainkan tunduk begitu saja terhadap pihak lain.
Kegaduhan tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga tercermin dari respons kabinet yang dinilai tidak terkoordinasi dan tidak ada figur di lingkaran istana yang mampu meredam spekulasi secara meyakinkan.
Akibat kekosongan komunikasi politik analisis dari akademisi pengamat hingga masyarakat sipil di media sosial justru lebih dipercaya publik ketimbang penjelasan resmi pemerintah.
Rocky membaca adanya kecemasan di kalangan investor dan elite politik di mana kabinet berada dalam situasi serba salah berbicara berisiko ditegur presiden sementara diam justru diserang publik.
Ia memperingatkan bahwa tanpa penjelasan segera publik akan menganggap ada hal yang belum selesai di balik layar sehingga membuka ruang manuver faksi-faksi tertentu yang memanfaatkan ketidakpastian.
Dalam istilah Rocky dinamika tersebut bisa menyerupai kerja deep state yakni kekuatan politik tak kasat mata yang beroperasi di belakang layar.
Rocky menegaskan kunci meredakan polemik terletak pada kejelasan sikap Presiden Prabowo yang perlu tampil langsung menjelaskan implikasi hukum dan ekonomi pasca-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terhadap kebijakan Donald Trump.
Tanpa penjelasan komprehensif opini publik akan terus liar dan berpotensi menggerus tingkat kepercayaan yang sebelumnya mencapai 80 persen.
Apalagi kritik dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil mulai menguat dengan menuntut transparansi penuh atas arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
