Breaking Posts

10/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Rieke Pitaloka Pertanyakan Data yang Sebut Separuh Penduduk Indonesia Menerima Bantuan Iuran Kesehatan

 DPR Soroti Data PBI BPJS: 143 Juta Warga Ditanggung Negara, 50 Persen  Penduduk RI Miskin?

Repelita Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kejanggalan pada data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang mencapai angka sangat tinggi.

Ia mempertanyakan validitas data kemiskinan jika total peserta PBI diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.

"Artinya, keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini—kalau di-Googling ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar—287.041.161 jiwa. Artinya, dengan prinsip tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%?" kata Rieke dalam rapat pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senin, 9 Februari 2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar separuh dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori tidak mampu apabila data tersebut akurat.

Rieke menilai kondisi ini tentu bukan merupakan situasi yang baik apabila memang benar adanya dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

“Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja kalau dikalikan ya. Apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi XI, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu?” katanya.

Di sisi lain, ia menyatakan kesepakatan agar peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan segera direaktivasi terutama bagi kelompok penyakit kronis.

Rieke menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administratif semata melainkan menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.

“Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera. Karena ini… persoalan nyawa,” kata Rieke.

Ia menyebut jumlah peserta layanan katastropik yang perlu dijamin dalam masa transisi mencapai sekitar 120.472 orang.

Kebutuhan anggaran untuk menjamin kelompok ini selama tiga bulan dinilai tidak besar apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," katanya mengakhiri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.id | All Right Reserved