Prabowo: Korupsi Masih Marak di Birokrasi, Harus Diberantas Habis dari Indonesia

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa praktik korupsi masih sangat marak di lingkungan birokrasi Indonesia pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Ia menyatakan korupsi beserta segala bentuk kebocoran penyelewengan serta manipulasi menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diberantas habis dari tanah air.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026.

Prabowo menekankan tidak perlu malu mengakui kekurangan karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

Ia mengungkapkan telah memanggil sejumlah pengusaha termasuk rekan dekatnya untuk mengingatkan agar mematuhi aturan tanpa mencari celah hukum.

Menurut Prabowo budaya mencari celah dalam sistem harus dihilangkan dari mentalitas bangsa secara keseluruhan.

Selain sektor swasta pembenahan juga harus menyasar birokrasi yang sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap praktik birokrasi yang salah dan menghambat reformasi.

Ia menekankan budaya birokrasi yang tidak benar harus segera dihilangkan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Prabowo menyampaikan kekhawatirannya terhadap birokrasi yang tidak efisien dengan nada bercanda mengutip pernyataan yang dikaitkan dengan Winston Churchill.

Ia mengatakan dirinya lebih takut pada birokrasi sendiri daripada ancaman lain meski mengakui kutipan tersebut belum tentu akurat.

Dengan guyonan Prabowo mengubah kutipan itu menjadi dirinya lebih takut pada birokrasi daripada kuntilanak atau semacamnya.

Prabowo menggagas konsep The New Indonesia yang harus benar-benar bebas dari korupsi di segala lini.

Ia menegaskan komitmennya terhadap sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini tanpa kompromi.

Prabowo menyatakan penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu namun tetap menjunjung prinsip keadilan.

Ia menolak penggunaan hukum sebagai senjata untuk menyerang lawan politik dan menekankan putusan pengadilan harus berdasarkan bukti yang meyakinkan.

Menurut Prabowo jika masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah maka vonis final tidak boleh dijatuhkan secara tergesa-gesa.

Sebagai pemegang mandat rakyat ia bertanggung jawab memastikan tegaknya rule of law serta kepastian hukum bagi seluruh warga.

Prabowo meyakini stabilitas dan ketenangan masyarakat hanya terwujud jika pemerintahan bersih adil serta profesional.

Untuk mempercepat reformasi birokrasi pemerintah akan membangun sepuluh universitas baru serta lembaga khusus administrasi pemerintahan.

Langkah itu bertujuan mencetak calon pemimpin birokrasi masa depan yang berkualitas dan berintegritas.

Prabowo memberikan wewenang penuh kepada Danantara BP BUMN Menpan RB serta seluruh menteri untuk mengganti pejabat yang tidak berkinerja baik atau melanggar aturan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja keras dan memastikan pembenahan akan terus dilakukan ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga