Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Tutup Defisit Rp20 T, Mas Piyu Sebut Cukup 20 Hari Anggaran MBG

Repelita Jakarta - Pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan guna menangani defisit keuangan yang mencapai Rp20 triliun.

Kebijakan tersebut langsung menuai kritik keras dari berbagai kalangan termasuk pegiat media sosial Mas Piyu.

Ia menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tidak tepat dan menuding presiden sebagai penyebab utama.

“Akibat presiden bodoh,” kata Piyu melalui unggahannya di X pada Jumat 27 Februari 2026.

Menurut Piyu jumlah Rp20 triliun tersebut sebenarnya bisa ditutup dengan mudah hanya dari anggaran Makan Bergizi Gratis selama 20 hari saja.

“Rp20 triliun itu cuma 20 hari MBG sayangnya presidennya bodoh,” ujarnya.

Piyu menilai Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan prioritas yang benar terhadap kebutuhan rakyat.

“Tidak tau (tidak mau tau) prioritas kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Di sisi lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tidak akan membebani masyarakat miskin.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Budi di Jakarta pada Rabu 25 Februari.

Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan berpotensi defisit antara Rp20 triliun hingga Rp30 triliun jika tidak ada penyesuaian.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk menutup kekurangan tersebut namun defisit serupa bisa berulang setiap tahun tanpa reformasi mendasar.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," kata Menkes Budi Gunadi.

Budi menegaskan bahwa kelompok masyarakat dalam Desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tidak terdampak karena masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung negara sepenuhnya.

Ia menjelaskan konsep asuransi sosial mengandalkan subsidi silang antarpeserta.

"Yang memang bayarnya kan Rp 42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," kata Budi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga