MUI Tegaskan Tak Ada Kesepakatan dengan Presiden Soal Bergabungnya RI di Board of Peace.

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2025-2030, KH M Cholil Nafis, memberikan klarifikasi terkait pertemuan sejumlah organisasi masyarakat Islam dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 3 Februari 2026, dengan salah satu topik bahasan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Melalui akun media sosialnya pada Senin, 9 Februari 2026, Kyai Cholil Nafis menegaskan bahwa pertemuan itu murni merupakan forum dialog untuk bertukar pendapat.

Ia menyatakan, "Dalam pertemuan Ormas dengan Presiden pada tgl.3 Feb. 2026 di Istana tidak ada kesepakatan atau keputusan apapun."

Sebagai acuan sikap resmi, ia mengarahkan publik untuk merujuk pada taushiyah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Dokumen taushiyah bernomor 001/TKH/MUI/II/2026 itu memuat enam poin panduan kebijakan yang disampaikan MUI kepada pemerintah.

Poin pertama menyerukan agar Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace mendesak Israel untuk segera mengakui kedaulatan Negara Palestina yang merdeka.

Pemerintah juga diminta menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia akan mengakhiri penjajahan Israel dan segala kejahatan perang terhadap Palestina.

Prinsip Solusi Dua Negara atau Two State Solution harus menjadi tujuan utama Indonesia dalam bergabung dengan lembaga perdamaian tersebut.

MUI juga mendesak pemerintah untuk memperjuangkan dengan tegas keterwakilan atau keterlibatan langsung Palestina di dalam struktur Board of Peace.

Kekhawatiran khusus disampaikan mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian, agar kontribusi TNI tidak disalahgunakan menjadi alat untuk memukul kelompok Hamas atau perjuangan rakyat Palestina lainnya.

Poin keenam menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, seraya tetap berpegang teguh pada komitmen kemerdekaan Palestina.

Taushiyah tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Prof. Dr. H. Amirsyah Tambunan.

Dokumen itu secara resmi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Syaban 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 3 Februari 2026 Masehi.

Pernyataan ini sekaligus mengoreksi pemberitaan sebelumnya yang menyimpulkan adanya kesepakatan atau dukungan penuh dari pertemuan istana.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga