Muhammadiyah Peringatkan Risiko Board of Peace dan Minta Indonesia Tegas Bela Kemerdekaan Palestina

Repelita Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan pandangan kritis serta sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden Republik Indonesia terkait keterlibatan negara dalam Board of Peace atau BoP.

Surat resmi bernomor 326/I.0/A/2026 itu dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2026, yang juga ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri.

Dokumen tersebut merupakan hasil dari Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Muhammadiyah pada 5 Februari 2026, yang dihadiri berbagai pakar dan diplomat.

Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap upaya perdamaian harus disertai dengan prinsip keadilan, mengutip prinsip "there is no peace without justice".

Organisasi tersebut menyoroti sejumlah kelemahan fundamental dalam struktur dan mandat Board of Peace yang dibentuk berdasarkan rencana komprehensif dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

BoP sendiri dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tanggal 17 November 2025, dengan Indonesia termasuk di antara negara yang menandatangani dan menjadi anggotanya.

Muhammadiyah memandang bahwa Charter BoP tidak selaras sepenuhnya dengan resolusi PBB yang menjadi dasar hukum pembentukannya, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi operasionalnya.

Kekhawatiran juga ditujukan pada fakta bahwa charter tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit Gaza atau Palestina sebagai ruang lingkup mandatnya, padahal resolusi PBB menetapkan BoP sebagai pemerintahan sementara di Gaza.

Lebih lanjut, Muhammadiyah menilai BoP tidak memiliki peta jalan yang jelas menuju kemerdekaan Palestina, sehingga berpotensi mengabaikan akar masalah pendudukan Israel.

Penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP seumur hidup dan satu-satunya pemegang hak veto dinilai berisiko mengubah lembaga multilateral ini menjadi entitas yang dikendalikan secara personal.

Kewenangan besar yang dimiliki ketua tersebut membuka kemungkinan penyalahgunaan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force untuk kepentingan politik tertentu.

Muhammadiyah merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia secara aktif memperjuangkan penyesuaian Charter BoP agar selaras dengan Resolusi DK PBB No. 2803.

Indonesia juga didorong untuk memperjuangkan tujuan jelas dari BoP, yakni tercapainya kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah di Tepi Barat.

Mengingat Israel sebagai pihak penjajah justru menjadi anggota BoP sementara Palestina tidak, Muhammadiyah mendesak Indonesia untuk mengupayakan keanggotaan penuh bagi Palestina.

Apabila keanggotaan Palestina tetap ditolak, Indonesia harus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat Palestina di dalam setiap forum BoP.

Rekomendasi lain mencakup peran diplomatik Indonesia dalam mendorong rekonsiliasi nasional antar faksi Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif.

Muhammadiyah juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pasukan perdamaian di Gaza tetap berada dalam kerangka dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BoP didesak untuk membuka ruang serta memberikan izin dan jaminan keamanan bagi organisasi kemanusiaan yang bekerja di seluruh wilayah Palestina.

Setiap personel Indonesia yang ditugaskan dalam misi internasional di Gaza harus dijamin hanya menjalankan fungsi perlindungan warga sipil, rekonstruksi, serta layanan sosial dan kesehatan.

Terkait status keanggotaan, Muhammadiyah menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru menjadi anggota tetap BoP mengingat besarnya iuran dan risiko penyalahgunaan dana.

Sebagai alternatif, Indonesia dapat menegosiasikan agar kontribusi dananya diarahkan khusus untuk membiayai operasi pasukan dan misi kemanusiaan Indonesia sendiri di Gaza.

Surat ini menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk memberikan masukan konstruktif dalam rangka memperkuat peran Indonesia mewujudkan perdamaian dan keadilan sekaligus menghapuskan penjajahan di muka bumi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga