Menhan Terseret Isu Ijazah Palsu Jokowi, Politik Adu Domba Makin Marak di Sekitar Istana

Repelita Jakarta - Polemik seputar keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan kini menyeret nama Menteri Pertahanan sebagai salah satu figur yang diduga terlibat di balik layar.

Menurut Bambang Widjojanto narasi yang menyebut Menteri Pertahanan sebagai pihak yang memanaskan isu ini sangat berbahaya karena berpotensi menciptakan konflik di antara tokoh-tokoh penting dalam lingkaran kekuasaan.

Ia menilai upaya semacam itu bukan kejadian acak melainkan strategi sengaja untuk mengadu domba dan merusak kepercayaan Presiden Prabowo Subianto terhadap para pembantunya yang menangani isu-isu strategis negara.

Framing politik adu domba ini semakin marak di sekitar istana dan mengancam stabilitas hubungan internal di pemerintahan.

Bambang Widjojanto juga mengkritik kecenderungan mengkriminalisasi kerja penelitian ilmiah di mana aparat hukum mulai menilai metodologi penelitian padahal hal itu seharusnya menjadi ranah komunitas akademik.

Apabila penyidik ikut menentukan standar ilmiah maka tradisi berpikir kritis serta kebebasan akademik di Indonesia berisiko mengalami kemunduran serius.

Dalam diskusi di kanal YouTube miliknya ia menyoroti asal-usul dokumen ijazah yang pertama kali beredar dan menyebut keterlibatan seorang kader Partai Solidaritas Indonesia sebagai pengunggah awal.

Kondisi ini menciptakan ironi besar karena partai yang selama ini menunjukkan dukungan kuat justru menjadi pintu masuk bagi kontroversi yang mengguncang.

Logika politik di balik tindakan tersebut dianggap tidak konsisten dan kontradiktif dengan sikap loyalitas yang selama ini ditunjukkan.

Bambang Widjojanto menegaskan bahwa jika dokumen ijazah memang otentik maka penyelesaiannya seharusnya mudah yaitu dengan menampilkan bukti asli secara terbuka dan membiarkan pengujian ilmiah dilakukan secara transparan.

Sikap tertutup yang berlanjut hanya akan terus melahirkan kecurigaan baru dan mengalihkan isu dari ranah akademik ke arena politik serta hukum kekuasaan.

Ia mengingatkan aparat kepolisian untuk berhati-hati dalam menangani perkara ini karena penanganan yang salah dapat memperpanjang polemik sekaligus mengganggu agenda reformasi di institusi kepolisian.

Isu ijazah kini menjadi tolok ukur bagaimana negara menangani kritik ilmu pengetahuan serta komitmen transparansi dari pejabat publik.

Menjelang Ramadan Bambang Widjojanto mengusulkan langkah bijaksana yaitu menunjukkan bukti otentik secara terbuka menghormati akal sehat masyarakat dan mengakhiri drama yang telah lama menggerus kepercayaan publik.

Marwah kekuasaan di republik ini bukan dipertahankan dengan sikap diam melainkan dengan keberanian menghadapi uji terbuka dan jujur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga