Ignatius Ungkap Format Ijazah UGM 1985-1986 Seragam, Susno Duadji Beberkan Sikap Kenegarawanan Prabowo

 

IGNATIUS SEMPAT UNGKAP FORMAT IJAZAH UGM 1985 DAN 1986 SERAGAM, SUSNO DUADJI BEBERKAN SIKAP PRESIDEN PRABOWO

Repelita Jakarta - Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mengemuka setelah pernyataan tegas dari sesama alumni Universitas Gadjah Mada.

Dr Ing Ignatius Iryanto Djou, lulusan Fakultas Teknik UGM angkatan 1980, mengungkapkan bahwa format ijazah yang dikeluarkan almamaternya pada tahun 1985 dan 1986 mestinya seragam.

Pernyataan itu disampaikan Ignatius dalam wawancara dengan kanal YouTube Mosato Doc yang diunggah pada 18 April 2025 .

Ignatius merupakan satu angkatan dengan Jokowi karena sama-sama tercatat masuk UGM pada 1980, meski tahun wisudanya berbeda.

“Saya alumni UGM tahun 1980 saya masuk, iya sama seperti Jokowi. Kelihatannya memang satu angkatan kalau dilihat dari keterangannya beliau mau tahun 80, berarti kami memang satu angkatan,” ujarnya .

Jokowi dikabarkan wisuda pada 1985, sementara Ignatius menyelesaikan studi setahun kemudian pada 1986.

Menurut Ignatius, selisih waktu satu tahun tidak seharusnya menghasilkan perbedaan format yang signifikan pada dokumen ijazah.

“Jadi tahun 85 dan 86 itu mestinya format ijazahnya sama. Ini ijazah saya, ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus,” jelasnya sambil menunjukkan ijazah miliknya .

Ia menegaskan bahwa pada era tersebut, penulisan nama di ijazah seluruhnya dikerjakan dengan tangan, demikian pula pencantuman nomor induk fakultas.

Ignatius juga menyoroti dokumen administratif pendukung seperti surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan yang menjadi prasyarat wisuda.

Dokumen tersebut, menurutnya, seharusnya masih tersimpan baik di arsip pribadi Jokowi maupun di lingkungan fakultas.

“Mestinya ada, itu harusnya dekannya atau jurusannya, itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang UGM mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan surat itu,” katanya .

Ia mengimbau rekan-rekan seangkatan Jokowi untuk bersedia memberikan kesaksian guna mengakhiri polemik berkepanjangan.

“Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan teman-temannya yang seangkatan ya, tolong bicara langsung lah. Ceritakan, saya dengar Pak Jokowi dulu juga aktif di Mapala. Terbukalah, supaya selesai ini. Capek rakyat dengan wacana-wacana seperti ini. Ini pembodohan buat masyarakat kita,” pungkasnya .

Di tengah sorotan terhadap sikap UGM yang dinilai belum optimal mengklarifikasi keaslian dokumen, pernyataan berbeda justru datang dari mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji.

Susno membeberkan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dalam program Satu Meja The Forum KompasTV pada Rabu, 4 Februari 2026 .

“Saya kira sikap beliau yang paling bagus gitu, itulah dia menunjukkan kenegarawanan, dia tidak menyinggung masalah ijazah Jokowi palsu gitu nggak. Artinya dia katakan di Republik ini banyak yang palsu, bukan ijazah Pak Jokowi ya,” ucap Susno .

Susno menirukan pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa di partainya sendiri ada oknum bergelar profesor tetapi hanya foto.

“Artinya persoalan ijazah palsu itu, bukan Pak Jokowi ya, di republik ini banyak benar, kalau dicari nggak muatlah penjara kalau mau dimasukin semua,” kata Susno mengutip pernyataan Prabowo .

Menurut Susno, Presiden Prabowo menilai masih banyak persoalan bangsa yang lebih mendesak untuk diselesaikan ketimbang memperpanjang polemik ijazah.

“Beliau itu, masih banyak masalah negara ini lebih penting daripada masalah itu, yang menyita energi. Itu saya melihat kenegarawanannya beliau itu,” kata Susno .

Ia menambahkan bahwa Prabowo memaparkan kondisi APBN yang hanya Rp3.700 triliun padahal potensinya mencapai Rp15.000 triliun per tahun, serta banyaknya sekolah rusak yang membutuhkan perhatian.

Dari penjelasan Susno, setidaknya tergambar tiga poin sikap Presiden Prabowo terhadap kasus ini .

Pertama, penyelesaian secara damai dengan pendekatan restorative justice tanpa menjadikan pihak mana pun sebagai tersangka.

Kedua, mengalihkan fokus pada masalah-masalah kebangsaan yang dinilai lebih strategis dan mendesak.

Ketiga, apabila jalan damai tidak tercapai, maka proses hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak harus dijalankan sesuai koridor yang berlaku .

Hingga kini, UGM sendiri pada tahun 2022 telah menegaskan keaslian ijazah Jokowi dan menyatakan bahwa format penulisan ijazah era 1980-an belum mengalami penyeragaman antarfakultas .

Namun, desakan transparansi dari kalangan alumni terus menguat seiring dengan munculnya berbagai analisis perbandingan dokumen dari tahun ke tahun. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga