Alumni UGM Desak Kampus Transparan Tunjukkan Keaslian Ijazah Jokowi untuk Akhiri Polemik

 

Repelita Jakarta - Seorang alumni Universitas Gadjah Mada mendesak almamaternya untuk segera tampil transparan dan membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dr Ing Ignatius Iryanto Djou, lulusan Fakultas Teknik UGM angkatan 1980, menyampaikan imbauan itu dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Mosato Doc yang diunggah pada 18 April 2025.

Menurut Ignatius, UGM sejatinya memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengklarifikasi polemik yang telah berlarut-larut ini dengan cepat dan tegas.

Keraguan yang kini beredar luas di tengah publik, ujarnya, hanya bisa dijawab dengan fakta dan dokumen autentik dari pihak kampus.

“Publik sekarang sudah terlanjur mencurigai bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu. Nah ini UGM sebaiknya tampil, tegas, menunjukkan mana fakta yang benar,” tegas Iryanto.

Ignatius tercatat masuk UGM pada tahun yang sama dengan Jokowi, yakni 1980, sehingga ia meyakini keduanya merupakan satu angkatan.

Meski satu angkatan, tahun wisuda mereka berbeda karena Ignatius lulus pada 1986 sementara Jokowi dikabarkan merampungkan studi lima tahun lebih awal pada 1985.

“Saya alumni UGM tahun 1980 saya masuk, iya (sama seperti Jokowi). Kelihatannya memang (satu angkatan) kalau dilihat dari keterangannya beliau mau tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun atau 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun, ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85, saya sendiri wisuda tahun 86,” lanjutnya.

Menurut Ignatius, format ijazah antara tahun 1985 dan 1986 mestinya seragam karena periode penerbitan yang berdekatan.

Ia bahkan menunjukkan ijazah asli miliknya sebagai pembanding untuk membuktikan keseragaman format yang seharusnya berlaku.

Nomor seri, jenis huruf, hingga cara penulisan nama yang seluruhnya ditulis tangan, menurutnya, idealnya memiliki pola yang identik.

“Jadi (tahun) 85 dan 86 itu mestinya format ijazahnya sama. Ini ijazah saya, ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus. Soal font, saya yakin mestinya sama. Nama ini memang ditulis tangan. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini, pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan. Lalu ada tanda tangan dekan, ada tanda tangan rektor. Rektornya pasti sama (dengan Jokowi),” ujarnya.

Ignatius juga menyoroti dokumen administratif pendukung yang menjadi prasyarat wisuda, seperti surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan.

Dokumen semacam itu, tuturnya, seharusnya masih tersimpan rapi, baik di arsip pribadi mahasiswa maupun di arsip fakultas.

“Mestinya ada, itu harusnya dekannya atau jurusannya, itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang UGM mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan surat itu,” katanya.

Ignatius pun mengimbau rekan-rekan seangkatan Jokowi untuk berani angkat bicara dan memberikan kesaksian langsung.

Tujuannya sederhana, yakni mengakhiri polemik berkepanjangan yang dinilainya telah melelahkan publik.

“Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan teman-temannya yang seangkatan ya, tolong bicara langsung lah. Ceritakan, saya dengar Pak Jokowi dulu juga aktif di Mapala. Terbukalah, supaya selesai ini. Capek rakyat dengan wacana-wacana seperti ini. Ini pembodohan buat masyarakat kita,” pungkasnya dengan nada prihatin.

Di sisi lain, pernyataan mantan Kabareskrim Susno Duadji turut memperkeruh situasi dengan mengungkap sikap Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup beberapa waktu lalu .

Susno menyimpulkan bahwa meskipun Prabowo tidak merujuk langsung, Presiden cenderung menganggap kasus ijazah Jokowi sebagai bagian dari fenomena ijazah palsu yang marak di republik ini .

Menurut analisis pengamat sosial dan politik Erizal, dari penjelasan Susno setidaknya ada tiga poin utama yang mengemuka.

Pertama, penyelesaian secara damai melalui pendekatan restorative justice tanpa menjadikan pihak mana pun sebagai tersangka.

Kedua, mengalihkan fokus pada masalah-masalah kebangsaan yang dinilai lebih mendesak dan strategis.

Ketiga, jika jalan damai tidak tercapai, maka proses hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak harus dijalankan sesuai koridor .

Hingga kini, tekanan publik agar UGM bersikap transparan dan polemik ini segera diakhiri kian menguat dari berbagai kalangan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga