[HEBOH] P2G Skakmat Wamenhaj Dahnil soal Dana MBG Bukan dari Anggaran Pendidikan, Paparkan Data-datanya

 

Repelita Jakarta - Pernyataan Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simandjuntak, terkait sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.

Salah satu yang angkat bicara adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menyoroti adanya kejanggalan dalam alokasi anggaran pendidikan nasional.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, membeberkan data anggaran pendidikan sejak tahun 2024 untuk menunjukkan adanya pergeseran signifikan.

“Tahun 2024, anggaran pendidikan Rp655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar Rp346 triliun rupiah, atau 52,82 persen,” papar Iman dalam unggahannya di akun X pada Selasa (17/2/2026).

Ia melanjutkan bahwa pada tahun 2025, anggaran pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp724 Triliun.

Namun dari angka tersebut, transfer ke daerah hanya sekitar Rp347,9 Triliun atau setara dengan 48,08 persen dari total anggaran.

Situasi yang lebih drastis terjadi pada tahun 2026 di mana anggaran pendidikan mencapai Rp769 Triliun.

Ironisnya, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan justru menurun tajam menjadi hanya Rp264 triliun atau 34,33 persen saja.

Iman menjelaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada pendanaan pendidikan di lebih dari 500 Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Akibatnya, sejumlah daerah tersebut tidak sanggup membayar gaji guru secara layak.

“Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan,” jelasnya membeberkan fakta di lapangan.

Iman kemudian membandingkan kondisi memprihatinkan itu dengan status pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

“Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW,” imbuhnya dengan nada kritis.

Ia pun melontarkan pertanyaan mendasar terkait ketimpangan kebijakan yang terjadi.

“Kenapa pegawai MBG bisa direkruit menjadi PPPK sementara guru PPPK harus Paruh waktu?” tanya Iman.

Menurutnya, pemerintah kerap berdalih sedang memperkuat kebijakan di sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan pendirian sekolah rakyat.

Kebijakan itu diklaim sebagai bentuk afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin.

Namun Iman meragukan realisasi dari program-program tersebut di lapangan.

“Mengapa siswa SD kelas IV di NTT yang berasal dari keluarga miskin tidak terjamah oleh program tersebut, padahal hanya ingin membeli pulpen?” ucapnya menggambarkan ironi yang terjadi.

Ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik.

“Hal-hal semacam ini adalah bentuk kegagalan negara dan peringatan keras bagi mereka yang berfikir,” pungkasnya.

“Jadi, siapa yang diperkuat?” tambah Iman mempertanyakan arah kebijakan yang selama ini dijalankan.

Sebelumnya, polemik ini bermula dari pernyataan Dahnil Anzar Simandjuntak yang membantah isu bahwa program MBG mengambil anggaran dari sektor pendidikan.

Dalam unggahannya di akun X pada Senin (16/2/2026), Dahnil menilai ada upaya pengembangan isu yang keliru di masyarakat.

“Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan,” tulis Dahnil.

Ia menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar sama sekali.

“Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden @prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun,” terangnya.

Dahnil menjelaskan bahwa anggaran yang terkena pemangkasan berasal dari pos-pos yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik.

“Apa saja yang di efisensi Presiden? Perjalanan dinas, dan alokasi-alokasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat,” ucapnya membela kebijakan pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga