Herwin Sudikta: MBG Digelontor Besar, BPJS PBI Dipangkas, Ibarat Beli Sepatu Baru Saat Rumah Bocor

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Herwin Sudikta ikut menyoroti polemik prioritas anggaran antara program Makan Bergizi Gratis dan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menilai pemerintah ibarat orang yang sibuk membeli sepatu baru sementara rumah sendiri dalam kondisi bocor.

“Negara ini kadang seperti orang yang beli sepatu baru padahal rumahnya bocor,” ujar Herwin kepada fajar.co.id pada Kamis, 12 Februari 2026.

Menurutnya, program MBG dikemas dengan narasi yang indah dan penuh optimisme tentang masa depan dan generasi emas.

Namun di balik kemasan narasi itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lupa pada persoalan kesehatan yang jauh lebih mendesak.

“Program MBG digelontorkan besar-besaran. Narasinya indah. Masa depan. Generasi emas. Foto-foto anak pegang nasi kotak,” sebutnya.

Ia menyoroti ironi ketika anggaran mengucur deras untuk program MBG, tetapi jutaan penerima manfaat BPJS justru menghadapi pemutusan akses layanan kesehatan.

“Padahal di saat yang bersamaan ada jutaan penerima manfaat iuran BPJS dipangkas, diverifikasi ulang, dipelototi desilnya sambil menahan sakit,” tegasnya.

Herwin juga menyinggung fakta di lapangan bahwa sebagian makanan program MBG terbuang percuma karena tidak dihabiskan penerima manfaat.

Sementara di sisi lain, masyarakat miskin harus membayar mahal untuk berobat bahkan mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan pelayanan kesehatan.

Di tengah kritik tersebut, langkah konkret justru datang dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggelar rapat bersama pemerintah.

Rapat berlangsung di ruang Komisi V DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara turut hadir dalam rapat terbatas tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tampak dalam ruang rapat.

Hadir pula Menteri PPN Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.

Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah kesepakatan penting antara DPR dan pemerintah.

Pertama, memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam waktu dekat.

“DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco.

Kedua, melakukan pembenahan data kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Dalam tiga bulan ke depan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan serta pemutakhiran data.

Mereka akan menggunakan data pembanding terbaru agar validitas kepesertaan semakin akurat.

Ketiga, memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN agar tepat sasaran.

Menurut Dasco, efektivitas anggaran harus ditopang oleh sistem data yang akurat dan terintegrasi.

“DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” Dasco menuturkan.

Dalam kesempatan itu, DPR juga mendorong BPJS Kesehatan agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BPJS Kesehatan diminta memberikan notifikasi secara jelas apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI, PBPU, maupun BP Pemda.

Dasco menegaskan komitmen bersama untuk terus melakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional.

“DPR dan pemerintah terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal,” tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga