DPR Usul Larang Mudik Lebaran 2026 Pakai Motor Lintas Provinsi, Arif Wicaksono: Rakyat Pengennya Sih Pakai Jet Pribadi Tapi Cuma Mampu Motor, Jangan Tambah Beban Ekonomi

 

Repelita Jakarta - Usulan DPR untuk mengatur mudik Lebaran 2026 dengan melarang penggunaan sepeda motor antarprovinsi menuai respons beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Pegiat politik ekonomi dan sosial Arif Wicaksono menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat dalam wacana tersebut.

Menurutnya keinginan masyarakat sebenarnya sederhana yaitu mudik dengan rasa aman dan nyaman tanpa beban berlebih.

Arif menyatakan bahwa mayoritas rakyat sebenarnya menginginkan mudik menggunakan pesawat kereta api atau bahkan moda transportasi mewah jika mampu.

“Tapi sayangnya rakyat cuma mampu pakai motor Pak, lebih irit dan sekali lagi mampunya cuma pakai motor,” ujar Arif kepada fajar.co.id pada Jumat 27 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa sepeda motor menjadi pilihan utama karena biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan alternatif lainnya.

Arif mempertanyakan implikasi larangan tersebut jika diterapkan tanpa menyediakan solusi nyata bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Gimana Pak? Nggak boleh mudik?,” tanyanya dengan nada kritis.

Wacana pembatasan atau pelarangan mudik menggunakan sepeda motor sering muncul menjelang Lebaran dengan alasan utama keselamatan lalu lintas.

Bagi sebagian besar pemudik motor tetap menjadi moda transportasi paling realistis dan terjangkau untuk pulang kampung.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Syaiful menyoroti tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor selama periode mudik dan balik Lebaran.

"Perlu dicatat Pak Menteri, Angkutan Lebaran yang hampir 50 persen kecelakaan diakibatkan oleh pengguna sepeda motor. Saya mohon dikaji apakah memungkinkan tahun ini tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik, terutama lintas provinsi," kata Syaiful Huda dalam rapat tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto menanggapi usulan itu dengan menekankan perlunya pengkajian mendalam dari berbagai aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Sofwan mudik Lebaran bukan sekadar perjalanan melainkan ritual sosial yang telah menjadi tradisi bangsa selama puluhan tahun.

"Bagi saya, mudik Lebaran adalah sebuah ritual sosial rutin yang sudah menjadi tradisi bangsa ini selama puluhan tahun. Yang namanya ritual, para pemudik akan melakukan apa saja untuk bisa melaksanakannya," ujar Sofwan pada Jumat siang.

Ia menambahkan bahwa bagi pemudik sepeda motor faktor efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama dalam memilih moda transportasi.

Sofwan mengakui bahwa tingginya angka kecelakaan sepeda motor selama mudik memang masalah serius yang harus ditangani.

Namun ia menilai kebijakan pelarangan tidak bisa diterapkan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai jauh-jauh hari.

"Berkaitan dengan adanya pendapat yang mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan penerapan kebijakan larangan sepeda motor untuk mudik lintas provinsi, menurut saya baik dan ideal, tetapi tidak untuk diterapkan pada periode mudik lebaran tahun ini. Kita tidak bisa membuat kebijakan tanpa sosialisasi jauh-jauh hari," bebernya.

Sofwan juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih belum pulih sepenuhnya sehingga larangan berpotensi menambah beban baru.

"Apalagi saat ini suasana kebatinan rakyat tentang kondisi ekonomi masih sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga