[DEBAT PANAS] Dirut BPJS Tantang Anggota DPR: Saya Gaji Anda Kalau Bisa Rapikan Data 11 Juta dalam Seminggu

 

Repelita Jakarta - Perdebatan sempat terjadi antara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dengan anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin saat rapat kerja pada Rabu 11 Februari 2026 lalu.

Ghufron menyatakan siap menggaji Zainul bila bisa merapikan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam waktu singkat.

Momen itu bermula kala Zainul menilai BPJS Kesehatan kurang proaktif dalam mengantisipasi dampak penonaktifan peserta yang merupakan pasien penyakit berat.

Salah satunya BPJS dinilai tak bisa memilah data pasien pengidap sakit kronis yang dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JK.

"Maksud saya gini Bro ketika Bapak terima itu kan Bapak punya data kan pasien JKN atau BPJS itu yang masuk kategori penyakit-penyakit berat itu disampaikan Kemensos atau Kemenkes bahwa ini jangan dinonaktifkan," ujar Zainul kepada Ghufron dikutip Jumat 13 Februari 2026.

Merespons itu Ghufron menyampaikan pihaknya tak mengetahui data yang disetor oleh Kementerian Sosial terkait penonaktifan peserta.

Dia berkata Kemensos hanya menyerahkan data sebelas juta peserta PBI JK yang dinonaktifkan tanpa disertai informasi tambahan.

Apalagi kata dia Kemensos baru menyerahkan data tersebut pada 27 Januari 2026 atau kurang dari seminggu kebijakan penonaktifan PBI JK diberlakukan.

Kebijakan penonaktifan tersebut efektif mulai berlaku pada 1 Februari 2026 sehingga BPJS memiliki waktu sangat singkat.

Lantas legislator dari Fraksi PKB ini menyelak dan mempertanyakan kinerja tim IT BPJS Kesehatan dalam mengolah data.

"Kan Bapak kroscek kan Dari data yang baru ini ternyata ada yang enggak keangkut kan mestinya begitu dibandingkan data yang lama," ucap Zainul.

Kemudian Ghufron memberi respons panas dan menegaskan kembali data peserta PBI JK nonaktif diserahkan Kemensos hanya beberapa hari sebelum kebijakan.

Bahkan dia menyatakan siap menggaji Zainul bila bisa memilah data sebelas juta peserta tersebut dalam waktu singkat.

"Sebentar kapan mau kerjanya seluruh Indonesia lho ini data peserta PBI JK nonaktif 1 Februari langsung berlaku. Jadi berapa hari Kalau Bapak bisa kerja seperti itu saya gaji lho Bapak benar," ujar Ghufron.

"Bukan bukan lho kan Bapak sudah andalkan tim IT Bapak punya teknologi punya database kan tinggal di ini saja," balas Zainul.

"Bapak terima data dari Kemenkes dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak mana yang keangkut mana yang enggak keangkut di dalam PBI," kata Zainul menambahkan.

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara BPJS Kesehatan dan DPR terkait kebijakan penonaktifan peserta PBI JK yang berdampak pada pasien penyakit kronis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga