Dahnil: Dana MBG Rp300 Triliun dari Denda Sawit Ilegal, Bukan Potong Anggaran Pendidikan

 

Repelita Jakarta - Polemik sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis kembali mencuat setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa dana sebesar tiga ratus triliun rupiah berasal dari denda sawit ilegal.

Dahnil yang juga mantan Juru Bicara Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembiayaan program tersebut tidak diambil dari pemotongan anggaran layanan langsung masyarakat termasuk sektor pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa sumber dana berasal dari berbagai penerimaan negara seperti denda sawit ilegal tiga ratus triliun rupiah serta penyitaan aset dari kasus BLBI timah dan judi online.

Dahnil menyampaikan hal tersebut melalui cuitan di X pada Selasa tanggal delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam dengan menyatakan Dari denda sawit ilegal saja Rp 300 triliun belum lagi sitaan BLBI Timah sampai Judol.

Ia juga menyebutkan adanya pengalihan anggaran dari pos-pos yang dianggap tidak efisien seperti biaya perjalanan dinas serta pengadaan alat tulis kantor yang kemudian dialihkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Dahnil menolak tuduhan bahwa program tersebut mengorbankan anggaran pendidikan dengan menegaskan bahwa layanan langsung bagi masyarakat luas khususnya pendidikan tetap tidak tersentuh pemotongan.

Pernyataan tersebut memicu respons kritis dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dana denda sawit ilegal tersebut.

Jhon Sitorus menilai jika dana tiga ratus triliun rupiah benar-benar ada maka anggaran pendidikan sebesar tujuh ratus enam puluh sembilan triliun rupiah seharusnya tidak terganggu oleh program Makan Bergizi Gratis.

Ia menuntut kejelasan mengenai alokasi dana tersebut dengan menyatakan Logikanya ya kalau denda sawit ilegal itu benar ada Rp300 triliun maka seharusnya anggaran pendidikan yang 769 triliun tidak diganggu oleh proyek MBG.

Jhon Sitorus juga mempertanyakan kemana dana tersebut mengalir dengan menanyakan Jadi denda sawit ilegal itu kalian kemanakan Masuk kantong siapa.

Meskipun demikian ia mengapresiasi Dahnil karena secara tidak langsung membuka informasi mengenai sumber pendanaan program tersebut dengan menyatakan Makasih lho anda sudah membuka sendiri.

Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah yang menekankan efisiensi anggaran dan kritik publik yang menuntut akuntabilitas serta transparansi penuh dalam pengelolaan dana negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga