Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

 

Repelita Jakarta - Kuasa hukum Roy Suryo cs Abdul Gafur Sengadji menyatakan protes keras terhadap proses legalisir ijazah Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada dan disahkan Komisi Pemilihan Umum.

Direktur ABC Riset & Consulting Erizal pada Jumat 13 Februari 2026 menilai sangat wajar jika pihak hukum menyoroti kelengkapan dokumen tersebut karena legalisir ijazah Jokowi sebagai calon presiden tidak mencantumkan tanggal bulan maupun tahun.

Erizal menganggap keteledoran semacam itu tidak pantas terjadi di institusi sekelas UGM yang seharusnya menerapkan standar administratif ketat dalam penerbitan dokumen resmi.

Kesalahan yang sama terulang dua kali yaitu pada legalisir ijazah untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 yang keduanya lolos verifikasi KPU tanpa catatan kekurangan.

Menurut Erizal persetujuan KPU terhadap dokumen bermasalah itu menunjukkan bahwa verifikasi administrasi dan faktual hanya bersifat formalitas tanpa pemeriksaan mendalam yang memadai.

Ia menegaskan proses tersebut hanya menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan jaminan keabsahan dokumen yang diajukan calon presiden.

Erizal juga mempertanyakan sulitnya memperoleh fotokopi ijazah legalisir Jokowi yang secara tidak langsung mengungkap kelemahan sistem verifikasi di KPU.

Ia menyindir dalih UGM bahwa legalisir tanpa tanggal bulan dan tahun sudah menjadi kebiasaan seperti halnya foto ijazah dengan kacamata yang dianggap biasa.

Erizal menyinggung pengakuan Profesor Zainal Arifin Mochtar yang menyebut banyak skripsi di Fakultas Hukum UGM tidak memiliki tanda tangan pembimbing maupun penguji sebagai contoh ketidakkonsistenan standar akademik.

Menurutnya kejadian berulang ini semakin memperkuat keraguan publik terhadap integritas proses administratif di lembaga pendidikan tinggi dan penyelenggara pemilu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga