61% Publik Ragukan MBG Bersih dari Korupsi Meski Apresiasi Komitmen Prabowo Tinggi

 

Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam dari masyarakat terutama terkait risiko penyimpangan dana.

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas responden meragukan kebersihan program tersebut dari praktik korupsi meskipun apresiasi terhadap komitmen pribadi presiden dalam pemberantasan korupsi tetap tinggi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi pada tahun 2025 mengalami fluktuasi signifikan dengan titik terendah tercatat pada September 2025 dibandingkan periode lainnya di tahun yang sama.

Ia menjelaskan perbedaan hasil antara survei Indikator dengan penilaian Transparency International Indonesia disebabkan oleh metodologi yang berbeda di mana pendekatan TII lebih mengandalkan penilaian ahli serta pelaku usaha sehingga tidak selalu mencerminkan opini masyarakat secara luas.

Burhanuddin menambahkan survei Indikator pada Januari menunjukkan publik masih menghargai tekad Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi namun hal itu tidak membuat mereka langsung meyakini seluruh kebijakan pemerintah bebas dari potensi penyimpangan.

Salah satu temuan paling mencolok adalah sikap masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran sangat besar mencapai tiga puluh lima triliun rupiah.

Burhanuddin mengungkapkan mayoritas mengatakan tidak jadi enam puluh satu persen masyarakat tidak percaya bahwa MBG itu bersih dari korupsi dilansir dari YouTube tvOneNews.

Menurutnya data tersebut menggambarkan adanya pemisahan jelas antara penilaian positif terhadap komitmen pribadi presiden dengan penilaian kritis terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Ia menekankan bahwa komitmen tinggi belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan kebijakan termasuk program unggulan yang membutuhkan pengawasan ekstra ketat agar tidak merusak citra pemerintahan.

Burhanuddin juga menilai sikap publik yang kritis ini mencerminkan kedewasaan politik pemilih karena mampu membedakan antara dukungan kepemimpinan secara umum dengan evaluasi tajam terhadap kebijakan spesifik.

Persepsi masyarakat terhadap isu korupsi dinilai kompleks dan dinamis sesuai perkembangan situasi sehingga tidak bersifat hitam-putih melainkan bergantung pada bukti serta implementasi nyata di lapangan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga