Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa apabila ijazah mantan Presiden Joko Widodo terbukti palsu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dampaknya akan sangat signifikan di ranah politik.
Menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan runtuhnya struktur dinasti politik yang telah dibangun selama ini.
Refly menjelaskan bahwa implikasi hukum dan politik dari kasus semacam itu tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut legitimasi jabatan publik tertinggi di negara.
Ia menyebut ada empat kekhawatiran utama yang mungkin dirasakan Jokowi terkait potensi pembuktian pemalsuan ijazah tersebut.
Keempat poin itu menjadi alasan mengapa isu ini terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Refly menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan agar kebenaran dapat terungkap tanpa intervensi.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang membahas konsekuensi hukum dan politik dari polemik ijazah yang telah berlangsung lama.
Menurut Refly, putusan pengadilan bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia mengingatkan bahwa kasus pemalsuan dokumen resmi untuk keperluan jabatan publik merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam undang-undang.
Dampak politiknya bisa meluas hingga mempengaruhi partai pendukung serta figur-figur yang terkait dalam jaringan kekuasaan sebelumnya.
Refly juga menyoroti bahwa kekhawatiran tersebut mencakup aspek hukum pidana, administratif, hingga reputasi jangka panjang.
Diskusi ini semakin menegaskan bahwa isu ijazah tidak hanya menjadi bahan perdebatan akademis, melainkan memiliki potensi mengguncang stabilitas politik nasional.
Refly berharap proses hukum berjalan adil sehingga tidak menimbulkan prasangka atau konflik baru di masyarakat.
Pernyataannya menjadi sorotan karena datang dari seorang ahli yang sering menganalisis dinamika kekuasaan di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
