Repelita Jakarta - Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii menyatakan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu mendapatkan pengawasan ketat.
Pengawasan diperlukan agar dewan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip penyelesaian konflik Palestina sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Tentu saja, Dewan Perdamaian harus terus diawasi, manakala sudah bertentangan dengan rekomendasi PBB soal isu Palestina. Mengingat PBB walaupun memiliki sisi lemah, sampai hari ini masih menjadi harapan banyak negara di dunia,” kata Syaroni.
Dalam jangka pendek, Dewan Perdamaian Gaza dinilai lebih berfokus pada upaya mengeksekusi gagasan-gagasan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek ekonomi khususnya melalui pembangunan infrastruktur di wilayah konflik.
Tujuannya adalah untuk menjauhkan kelompok Hamas dari urusan pemerintahan dan tata kelola administrasi di kawasan Gaza.
Sementara itu, isu kemerdekaan Palestina belum menjadi prioritas utama dalam agenda yang diusung oleh pemerintahan Donald Trump.
Keterlibatan sejumlah negara termasuk Qatar, Turki, Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Indonesia dapat menjadi jaminan sementara.
Jaminan diperlukan agar Dewan tersebut tidak berubah menjadi proyek bisnis atau real estate internasional yang mengabaikan kepentingan substansial.
Negara-negara Muslim tersebut dinilai memiliki pengaruh signifikan di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam secara keseluruhan.
Keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat Palestina dan Organisasi Kerja Sama Islam dalam proses perdamaian.
Keterlibatan negara-negara tersebut juga penting untuk mencegah Dewan Perdamaian Gaza dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu.
Kepentingan Presiden Trump atau aktor global lain berpotensi mengesampingkan hak-hak dasar rakyat Palestina jika tidak ada pengawasan memadai.
Guna mencegah masuknya kepentingan bisnis tertentu, para pihak perlu menetapkan batasan-batasan yang tegas sejak awal.
Batasan harus ditetapkan sejak proses pembentukan Dewan Perdamaian Gaza agar memiliki mandat yang jelas dan terukur.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi.
Badan tersebut juga bertugas mengawasi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik yang berkepanjangan.
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin dunia yang menandatangani Board of Peace Charter dalam forum internasional.
Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss pada hari Kamis tanggal 22 Januari.
Seusai penandatanganan, Presiden Prabowo menilai kehadiran Board of Peace sebagai momentum penting bagi upaya perdamaian global yang inklusif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[HEBOH] Pelapor Pandji Ternyata Pendukung Jokowi dan Gibran, Pernah Juga Jerat Aktivis Lain](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEit5rqZapKElhjFq3XV_rg45Lm8J-d6sQzPEkZWDyepv6mVPDXrYFv-WlybX269A34t7QSI-BYisy2C3713a5CBtYA4j7ecNOcisYxGJFB4tduJoSrscL7ffg_dlfqjZSLuE6iRyeu3-K_Ap0qPyykjbJ4p8QA8vfznw3GxaOiAdV2pNk66GSMpQ8h1=w680)
