Repelita Jakarta - Partai Demokrat mendadak mendapat sorotan tajam dari masyarakat setelah menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sikap baru ini dianggap bertolak belakang dengan posisi historis partai yang selama ini gigih memperjuangkan mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat.
Banyak warganet yang kembali mengunggah pernyataan lama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu tersebut.
"Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya," demikian isi cuitan SBY pada 1 Oktober 2014.
Di tengah kontroversi ini, mantan Komisaris PT Pelni Dede Budiyarto menyatakan bahwa fluktuasi sikap politik semacam itu sudah biasa terjadi.
"Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta," tulis Dede Budiyarto melalui akun X @kangdede78 pada 8 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa pergeseran aliansi dari satu periode ke periode lain merupakan dinamika umum di arena kekuasaan.
"Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan," katanya.
Dede menambahkan bahwa konsep persahabatan atau permusuhan tetap selamanya tidak ada dalam politik.
"Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan," tegasnya.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik keras terhadap langkah Partai Demokrat tersebut.
“Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” kata Jhon Sitorus yang dikutip pada Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD sama saja dengan mencabut hak masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.
“Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,” ungkapnya.
Jhon menggambarkan kondisi itu sebagai kemunduran proses demokrasi di mana rakyat hanya berperan sebagai pengamat.
“Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian sikap ini dengan legacy Susilo Bambang Yudhoyono yang pada akhir masa jabatannya tahun 2014 menerbitkan Perppu untuk mempertahankan Pilkada langsung.
“Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,” kata Jhon.
Jhon menduga di balik perubahan ini ada motif kepentingan kekuasaan jangka pendek.
“Demi jabatan Menko dan iming-iming jabatan Wakil Presiden tahun 2029,” sebutnya.
Ia menilai warisan kehormatan SBY sebagai penjaga demokrasi kini terdegradasi.
“Tandatangan SBY yang tadinya terhormat dan mewariskan legacy bagi demokrasi Indonesia, sekarang malah menjadi keset kaki politik bagi AHY dan koalisinya,” sesalnya.
Dalam situasi ini, PDI Perjuangan disebut sebagai satu-satunya partai yang tetap teguh memperjuangkan Pilkada langsung.
“Dengan dukungan Partai Demokrat ini, artinya Partai PDI Perjuangan satu-satunya yang memperjuangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung,” ujar Jhon.
Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mendukung perjuangan tersebut agar tidak berjalan sendirian.
“Teman-teman, jangan biarkan Partai PDI Perjuangan berjalan sendirian,” serunya.
Jhon menutup dengan peringatan bahwa hak memilih pemimpin daerah adalah milik rakyat yang tidak boleh direbut demi ambisi elite.
“Jangan sampai hak kita satu-satunya untuk menentukan gubernur, bupati, dan wali kota direbut oleh politisi-politisi oportunis yang hanya mementingkan kepentingan koalisinya, bukan masa depan Indonesia,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
