Repelita Jakarta - Pembahasan mengenai kemungkinan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menjadi topik hangat di kalangan masyarakat luas.
Sebagian besar partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Di sisi lain, wacana yang didorong oleh kalangan elite politik pusat ini memicu kekhawatiran mendalam dari berbagai pihak, khususnya para pegiat yang konsisten mempertahankan semangat reformasi sejak tahun 1998.
Pemerintah mengemukakan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung, disertai beban anggaran negara yang cukup besar untuk penyelenggaraannya.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan kritik keras terhadap rencana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali pola pemerintahan era Orde Baru.
Bivitri bahkan menyebut bahwa jika wacana ini terealisasi, maka Indonesia sedang memasuki fase Orde Baru dalam versi terbaru.
“Saya setuju, kalau dibilang kita nih seperti menghadapi orde baru yang paling baru gitu ya. New orde baru,” ujar Bivitri dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, apabila kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, maka suara rakyat akan kehilangan makna sepenuhnya.
Masyarakat tidak lagi memiliki kendali maupun kemampuan untuk menuntut pertanggungjawaban secara efektif dalam kerangka demokrasi.
Hal inilah yang dimaksudkannya sebagai Orde Baru paling baru.
“Itu yang saya katakan sebagai orde baru yang paling baru. Karena pda masa lalu, persis begitu. Ruang politik kita sangat tertutup. Tidak ada saluran antara kita warga dengan siapapun yang memegang kekuasaan di atas sana,” paparnya.
Bivitri juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa logika tersebut tidak akan berhenti hanya pada pemilihan kepala daerah.
Ia mengkhawatirkan kemungkinan penerapan serupa pada pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR, seperti yang pernah berlaku di masa lalu.
“Nah, yang harus kita khawatirkan adalah kalau logika itu digunakan, bahwa dipilihkan oleh DPRD adalah juga demorastis, maka nanti akan berlanjutlah logika itu, untuk bilang bahwa kalau begitu yang memilih presiden juga, seperti masa lalu saja. MPR,” tutup Bivitri.*
Editor: 91224 R-ID Elok
