OTT KPK di Pati Seret Bupati Sudewo, Diperiksa Dini Hari hingga Diterbangkan ke Jakarta

 

Repelita Pati - Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan Operasi Tangkap Tangan di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Bupati Pati Sudewo sempat menjalani proses pemeriksaan awal di Pendapa Kabupaten sebelum akhirnya dibawa ke Polres Kudus.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan pemeriksaan awal tersebut dilakukan pada malam hari.

Sumber menyatakan bahwa Bupati Sudewo dibawa ke Polres Kudus sekitar pukul satu pagi pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026.

Dia kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kudus hingga pagi hari.

Setelah proses pemeriksaan, Sudewo dibawa ke Jakarta melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa di bandara sempat terjadi upaya pengecatan dari tim pusat.

Upaya tersebut bertujuan agar Sudewo tidak dibawa oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun upaya itu tidak berhasil dan Sudewo tetap diberangkatkan menuju Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Operasi Tangkap Tangan di Pati dilaksanakan pada Minggu malam dan diduga berkaitan dengan kasus pengisian perangkat desa.

Operasi awal menyasar rumah Camat Jaken bernama Tri Agung Setiawan sekitar pukul dua puluh dua malam.

Dari lokasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan Camat Jaken beserta sejumlah kepala desa dan perangkat desa.

Sumber menyebutkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa dua unit koper berisi dokumen.

Camat Jaken Tri Agung Setiawan menjalani pemeriksaan di Polsek Sumber Kabupaten Rembang setelah penangkapan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan pengamanan terhadap Bupati Pati Sudewo.

Dia menyatakan bahwa pengamanan dilakukan dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan KPK.

Namun Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudewo.

Pemeriksaan bertujuan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan bupati tersebut.

Pernyataan resmi disampaikan Budi Prasetyo kepada wartawan pada petang hari di lokasi kejadian.

Proses pemeriksaan intensif dilakukan di Polres Kudus untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan.

Operasi ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat daerah.

Masyarakat Pati menyambut baik langkah tegas yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Pengawasan terhadap pengisian jabatan perangkat desa merupakan hal penting dalam tata kelola pemerintahan.

Proses rekruitmen yang transparan dan akuntabel dapat mencegah praktik korupsi dan kolusi.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya langsung terhadap pelayanan publik di tingkat desa.

Keterlibatan camat dan kepala desa menunjukkan adanya sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi secara tuntas.

Proses hukum harus berjalan transparan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penangkapan namun sampai pada proses peradilan.

Dukungan publik terhadap pemberantasan korupsi di tingkat daerah sangat penting untuk keberhasilan operasi.

Koordinasi antara KPK dengan kepolisian daerah berjalan baik dalam pelaksanaan operasi ini.

Pengamanan barang bukti menjadi kunci penting dalam membangun kasus yang kuat di persidangan.

Setiap tahapan operasi dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara ketat.

Hak-hak tersangka tetap dilindungi selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan.

Keterbukaan informasi dari pihak berwenang diperlukan untuk mencegah simpang siur informasi.

Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Operasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi aparat pemerintah daerah lainnya.

Pencegahan korupsi memerlukan sistem pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan kerja sama semua pihak, praktik korupsi di tingkat daerah dapat diminimalisir secara signifikan.

Komitmen pemberantasan korupsi harus konsisten dilakukan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang.

Setiap perkembangan kasus ini akan disampaikan secara resmi melalui saluran-saluran komunikasi yang tepat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga