[MIRIS] Narasinya terdengar seperti bantuan langsung untuk rakyat Palestina. Kenyataannya?

Repelita Jakarta - Narasi resmi yang disampaikan pemerintah mengenai alokasi dana satu miliar dolar Amerika Serikat terdengar seperti bantuan langsung untuk rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa dana tersebut, setara dengan Rp 16,7 triliun, dalam keanggotaan Board of Peace bertujuan untuk membangun Palestina. Pernyataan ini menciptakan persepsi publik bahwa dana negara akan digunakan untuk program kemanusiaan dan rekonstruksi langsung di Gaza dan Tepi Barat.

Kenyataannya, dana tersebut akan masuk ke Board of Peace, sebuah badan internasional yang fokus utamanya adalah kebijakan politik, rekonstruksi institusi, dan tata kelola pemerintahan di wilayah konflik. Badan ini bukan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan langsung kepada warga Palestina yang terdampak perang, melainkan lebih berfokus pada aspek politik dan administratif. Struktur Board of Peace menempatkan kendali besar di tangan Donald Trump sebagai pimpinan dan elite lembaga tersebut.

Realitasnya menunjukkan bahwa keputusan penting mengenai masa depan wilayah konflik akan sangat dipengaruhi oleh lembaga yang diketuai oleh figur yang dikenal dekat dengan pemerintah Israel. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian antara narasi bantuan untuk rakyat Palestina dengan mekanisme penyaluran dana yang melibatkan pihak ketiga dengan kepentingan politik tertentu. Alokasi dana sebesar ini untuk lembaga internasional yang belum memiliki track record jelas dianggap perlu dikaji lebih mendalam.

Kenyataannya, satu miliar dolar Amerika Serikat tersebut adalah uang negara Indonesia, bukan dana pribadi pejabat. Sumber dananya diduga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, tidak ada kejelasan mekanisme persetujuan, proses pengawasan, dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana rakyat sebesar itu. Transparansi menjadi isu kritis yang belum terjawab.

Sementara itu, kenyataan di dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki beban utang yang signifikan, kebutuhan mendesak untuk subsidi berbagai sektor, serta kewajiban membayar gaji guru dan tenaga kesehatan. Layanan pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian serius, belum lagi banyak daerah dengan infrastruktur yang masih tertinggal. Prioritas anggaran untuk membayar iuran lembaga internasional dipertanyakan di tengah kebutuhan domestik yang belum tuntas.

Publik mengingat bahwa narasi politik pemerintah sebelumnya selalu menegaskan sikap pro Palestina, komitmen untuk tidak tunduk pada kepentingan asing, dan pengutamaan kepentingan rakyat Indonesia. Kenyataannya sekarang, alokasi dana besar justru diberikan kepada lembaga yang dikendalikan oleh mantan presiden negara asing dengan hubungan khusus ke Israel. Kontradiksi antara janji politik dan implementasi kebijakan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Banyak kalangan, termasuk kaum intelektual, mengaku tidak lagi memahami arah kebijakan pemerintah dan merasa seperti dikhianati oleh negara sendiri. Perasaan kecewa muncul ketika melihat alokasi anggaran yang tidak sejalan dengan kebutuhan riil rakyat dan janji-janji politik yang pernah disampaikan. Krisis kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran negara semakin menguat seiring dengan pengungkapan informasi ini.

Kenyataannya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan mengenai keputusan strategis ini. Masyarakat berhak mengetahui pertimbangan mendalam di balik alokasi dana besar untuk iuran lembaga internasional, mekanisme pengawasan yang akan diterapkan, dan bagaimana pertanggungjawaban akan dilakukan. Konsistensi antara narasi politik dan implementasi kebijakan menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintahan dalam menjaga kepercayaan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga