:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/newsmaker/foto/bank/originals/Ada-tujuh-menteri-yang-diisukan-bakal-kena-reshuffle-oleh-Presiden-Prabowo.jpg)
Repelita Jakarta - Isu perombakan kabinet kembali mengemuka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus utama pada Kabinet Merah Putih. Spekulasi mengenai reshuffle dalam waktu dekat semakin menguat seiring informasi tentang agenda pelantikan sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan pelantikan pada Rabu 28 Januari 2026 sekitar pukul tiga belas siang waktu setempat.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana mengenai detail acara tersebut, agenda pelantikan ini memicu berbagai analisis mengenai kemungkinan perombakan susunan kabinet. Berdasarkan informasi yang beredar, tujuh nama menteri dan pejabat setingkat menteri disebut masuk dalam daftar evaluasi kinerja pemerintah.
Berikut 7 nama menteri yang disebut masuk daftar reshuffle Kabinet Prabowo:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
- Menteri Luar Negeri Sugiono
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
- Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
- Menteri HAM Natalius Pigai
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
Para pejabat tersebut berasal dari berbagai sektor strategis mulai dari pembangunan manusia, hubungan luar negeri, hingga komunikasi dan hak asasi manusia. Kepastian mengenai kebenaran informasi pergantian posisi para pejabat tinggi tersebut masih menunggu keputusan resmi dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengangkatan menteri. Muncul pertanyaan mendasar apakah langkah reshuffle yang akan dilakukan murni berdasarkan evaluasi kinerja atau mengandung unsur pertimbangan politik tertentu.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa isu reshuffle yang berkembang tidak mengandung muatan politis sama sekali. Menurut Adi, perombakan kabinet merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kerja yang wajar dalam setiap pemerintahan untuk memastikan efektivitas pembangunan. Dia menekankan bahwa nama-nama yang beredar belum tentu akan dicopot secara permanen dari kabinet karena bisa saja terjadi rotasi jabatan antarkementerian.
“Faktor pertama mungkin karena evaluasi kinerja karena apapun reshuffle itu faktor utama dilakukan soal evaluasi kerja,” jelas Adi Prayitno kepada media pada hari Senin. Dia menambahkan bahwa kemungkinan kedua adalah adanya rotasi posisi menteri dari satu kementerian ke kementerian lainnya sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Mekanisme semacam ini dianggap normal dalam dinamika pemerintahan untuk menjaga optimalisasi kerja kabinet.
Saat ditanya mengenai kelayakan para pejabat yang namanya disebut dalam daftar reshuffle, Adi Prayitno memilih tidak memberikan penilaian personal terhadap kinerja masing-masing menteri. Dia menegaskan bahwa kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan akhir berada di tangan presiden sebagai pemimpin pemerintahan. Masyarakat hanya dapat menyampaikan kritik dan masukan konstruktif tanpa dapat menentukan keputusan strategis pemerintahan.
“Selama ini yang memang jadi pergunjingan publik memang menteri, bukan pejabat selevel menteri,” ujar Adi mengenai fokus perbincangan masyarakat yang lebih banyak tertuju pada posisi menteri. Dia juga menanggapi kemungkinan bahwa reshuffle kali ini akan menjadi perombakan kelima di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut analisisnya, frekuensi reshuffle yang cukup sering justru mencerminkan keseriusan presiden dalam menata birokrasi pemerintahan.
“Bagus malah jika sering melakukan reshuffle. Itu menunjukkan betapa presiden serius benahi pemerintahan. Jika menteri tak perform, ya ganti,” pungkas Adi Prayitno. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa reshuffle dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga kinerja kabinet tetap optimal sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Evaluasi berkala terhadap aparatur pemerintah dipandang sebagai langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

