Guru Besar UI Nilai Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Karena Terkait Ancaman Tarif Impor Trump

 

Repelita Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memberikan analisis mendalam mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace. Menurutnya, langkah strategis ini tidak terlepas dari tekanan potensial yang dapat diberikan oleh Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor. Hikmahanto menilai bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi memberlakukan kenaikan tarif untuk produk-produk Indonesia jika pemerintah menolak untuk menandatangani piagam keanggotaan lembaga tersebut.

“Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung, karena bila tidak Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya,” jelas Hikmahanto kepada para wartawan pada Selasa 27 Januari 2026. Dia mengutip preseden internasional di mana Presiden Prancis pernah menyatakan penolakan untuk bergabung dan mendapatkan ancaman pengenaan tarif hingga dua ratus persen dari pemerintah Amerika Serikat. Ancaman semacam ini menciptakan situasi yang sulit bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan ekspor ke pasar Amerika.

Hikmahanto juga menyoroti besaran biaya keanggotaan permanen dalam Board of Peace yang mencapai satu miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan hampir tujuh belas triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini memerlukan pertimbangan matang mengenai manfaat strategis yang akan diperoleh Indonesia. Dia menekankan bahwa dengan kontribusi sebesar itu, Indonesia harus memiliki pengaruh nyata dan suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan di lembaga internasional tersebut.

Lebih lanjut, Hikmahanto menegaskan bahwa pengaruh Indonesia harus dapat digunakan untuk mendorong penghentian kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen terhadap isu Palestina merupakan bagian penting dari politik luar negeri Indonesia yang harus tetap dipertahankan meskipun bergabung dengan lembaga yang didirikan oleh figur yang dikenal dekat dengan Israel. Diplomasi Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam konstelasi politik internasional yang kompleks.

Namun, Hikmahanto mengingatkan adanya risiko serius akibat dominasi tokoh-tokoh pro-Israel dalam struktur kepemimpinan Board of Peace. Jika dewan tersebut menunjukkan kecenderungan untuk berpihak kepada Israel dalam berbagai kebijakannya, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik domestik. Masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan Palestina mungkin akan mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah.

Risiko politik dalam negeri juga menjadi perhatian Hikmahanto karena keputusan bergabung dengan Board of Peace dapat mempengaruhi tingkat persetujuan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Dia memperingatkan bahwa apabila lembaga ini dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina, maka bisa terjadi penurunan dukungan politik dari masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa keanggotaan ini membawa manfaat konkret baik bagi kepentingan nasional maupun solidaritas internasional.

Analisis Hikmahanto ini memberikan perspektif hukum dan politik mengenai kompleksitas keputusan Indonesia bergabung dengan lembaga internasional bentukan Donald Trump. Pertimbangan antara tekanan ekonomi dari Amerika Serikat dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mandiri menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi negara. Keputusan strategis semacam ini memerlukan transparansi dan penjelasan menyeluruh kepada publik untuk menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga