Repelita Jakarta - Islah Bahrawi, kolega lama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menuding Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang tidak bisa lepas tanggung jawab dalam persoalan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Ia menilai klaim bahwa Jokowi tidak tahu-menahu soal isu tersebut hanyalah pembelaan kosong.
Menurut Islah, Jokowi telah mengetahui permasalahan kuota haji sejak awal dan tidak mungkin berpura-pura tidak paham.
Islah Bahrawi juga mengungkap bahwa Jokowi secara langsung melarang Yaqut Cholil Qoumas untuk hadir dalam rapat Panitia Khusus Haji di DPR RI.
Alih-alih mengikuti panggilan pansus, Yaqut Cholil Qoumas justru diperintahkan bertugas ke Perancis guna mengisi acara yang semestinya dihadiri Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Acara yang hanya berlangsung tiga hari itu membuat Yaqut Cholil Qoumas menetap di Perancis selama 24 hari penuh.
Islah Bahrawi mengibaratkan situasi Yaqut Cholil Qoumas seperti layang-layang putus yang berputar-putar tanpa arah, sehingga dalam rentang waktu tersebut ia berpotensi menjelajahi berbagai negara di Eropa.
Ia menyampaikan kekecewaan mendalam karena sosok yang dulu gigih menentang korupsi berjubah agama kini justru dibalikkan posisinya menjadi korban.
Orang yang pernah menolak paham Islam garis keras di tanah air sekarang berada di posisi tertekan, sementara pembela Pancasila harga mati malah dituduh terlibat korupsi.
Cak Islah yakin Yaqut Cholil Qoumas bersih dari tuduhan korupsi karena tidak ada bukti aliran dana yang mengarah kepadanya.
Ketika rumah Yaqut Cholil Qoumas digeledah KPK, tidak satu pun aset pribadinya yang disita, hanya paspor yang diambil sebagai upaya pencekalan.
Ia menilai tindakan KPK dalam kasus ini lebih terlihat sebagai upaya pencitraan semata.
Pemerhati sosial politik Erizal menambahkan bahwa absennya Yaqut Cholil Qoumas dari sidang DPR sangat merugikan citra dirinya sendiri.
Menghindari panggilan pansus dianggap sebagai sinyal ketakutan, dan ketakutan itu menimbulkan dugaan adanya persoalan yang disembunyikan.
Erizal juga menyoroti bahwa jajaran KPK masih didominasi pejabat yang diangkat pada masa pemerintahan Jokowi.
Ia menyimpulkan bahwa Yaqut Cholil Qoumas hanyalah target sementara, sedangkan sasaran utama sebenarnya adalah Gus Yahya.
Cara pembelaan yang diungkapkan Islah Bahrawi dinilai sebagai pola umum yang sering muncul dari lingkaran orang-orang yang sedang berurusan dengan KPK.
Pernyataan tersebut menggambarkan tuduhan adanya praktik tebang pilih, kriminalisasi, serta pengorbanan terhadap pihak tertentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
