Repelita Jakarta - Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang penjual es gabus oleh oknum anggota TNI dan Polri yang viral di media sosial mendapatkan respons kritis dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui platform media sosial, Hotman menyoroti respons aparat yang datang memeluk korban setelah video kekerasan tersebut menyebar luas, yang dinilainya sebagai tindakan simbolis belaka.
Hotman Paris menyatakan bahwa tindakan pelukan yang dilakukan aparat kepada korban setelah kejadian viral terkesan sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik. Ia mempertanyakan substansi dari gesture tersebut, mengingat perbuatan kekerasan yang telah dialami oleh pedagang es tersebut tidak dapat dihapus hanya dengan rekonsiliasi emosional yang bersifat sesaat dan dipicu oleh tekanan opini publik.
Menurut analisis Hotman, publik tidak boleh terbuai oleh tindakan-tindakan simbolis semacam ini karena dapat mengaburkan substansi penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara konsisten. Ia menekankan bahwa perdamaian secara personal tidak boleh menghentikan proses hukum yang harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk menegakkan prinsip keadilan.
Hotman juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi ekonomi korban yang tergolong kurang mampu, sehingga berpotensi menerima rekonsiliasi tanpa melalui proses hukum yang jelas. Situasi ini dinilainya dapat membuka peluang terulangnya kekerasan serupa di masa depan apabila aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan institusi terkait tidak melakukan langkah korektif yang berarti.
Pengacara ternama tersebut telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada korban melalui layanan Hotman 911 yang dimilikinya. Pernyataan ini disampaikannya setelah menerima ribuan permintaan dari masyarakat yang menginginkan adanya pembelaan hukum terhadap pedagang es yang menjadi korban penganiayaan tersebut.
Hotman Paris menegaskan bahwa ia siap mengerahkan tim pengacaranya untuk menemui korban dan keluarganya guna memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Ia mendorong korban atau keluarga untuk segera menghubungi layanan hukum yang telah disediakannya agar proses pendampingan dapat segera dimulai tanpa penundaan.
Kasus ini telah memicu diskusi publik yang luas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil dan pentingnya penegakan prinsip equality before the law tanpa memandang status sosial ekonomi. Respons kritis dari figur publik seperti Hotman Paris diharapkan dapat mendorong proses hukum yang transparan dan berkeadilan, serta memberikan efek jera bagi aparat yang melanggar prosedur dan kode etik dalam menjalankan tugasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
