Farhat Abbas Sebut Isu Dugaan Ijazah Jokowi Bermuatan Politik dan Motif Ekonomi

 

Repelita Jakarta - Praktisi hukum Farhat Abbas menilai bahwa isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sarat dengan muatan politis.

Menurut Farhat isu ini sengaja digulirkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki motif ekonomi di balik kampanye yang mereka lakukan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program televisi berjudul Interupsi yang mengangkat tema Pecah Kongsi Eggi Damai Lapor Polisi pada Kamis 29 Januari 2026.

Farhat memberikan contoh penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam gugatan perdata terkait ijazah yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo.

Gugatan tersebut ditujukan terhadap Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto yang telah diselesaikan secara damai di luar pengadilan.

Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman itu kita sudah damai Bahkan mereka meminta maaf dan menyatakan bahwa tuduhan ijazah dicetak di Pasar Pramuka itu tidak benar ujar Farhat.

Ia menambahkan bahwa Roy Suryo sempat tidak hadir dalam forum mediasi gugatan perdata yang seharusnya menjadi kesempatan melihat langsung dokumen ijazah.

Padahal menurut Farhat forum mediasi tersebut seharusnya dapat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas.

Kalau waktu itu mereka hadir di sidang tamat permainan ini Ini kan menyangkut politik Ada agenda politik di sini ucapnya.

Farhat meyakini bahwa isu ijazah tersebut bukan murni persoalan hukum melainkan bagian dari skenario politik yang dimainkan oleh pihak tertentu.

Mereka ini menurut saya hanya boneka-boneka topeng-topeng yang seolah-olah idealis membela rakyat Padahal rakyat yang mana yang dibela tambah Farhat.

Lebih lanjut ia menilai bahwa isu ini juga memiliki muatan motif ekonomi yang sangat kuat di balik berbagai aksi yang dilakukan.

Farhat menyoroti tindakan sejumlah pihak yang dinilainya sudah melampaui batas dengan menyeret keluarga besar Presiden Joko Widodo.

Makanya saya menilai ini terjadi karena motif ekonomi Kenapa mereka berani menyerang sampai ke anak Pak Jokowi bahkan sampai ke makam ibunya ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa ada pihak yang berpura-pura berziarah ke makam namun sebenarnya memiliki maksud mengejek keluarga.

Mereka pura-pura nyekar tapi sebenarnya mengejek katanya dengan nada yang tegas dan penuh kritik.

Farhat kemudian mempertanyakan etika dan tanggung jawab profesi sebagai praktisi hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Sebagai lawyer kok bisa seperti ini Jangan-jangan mereka ini dibayar lebih mahal lagi pungkasnya dengan nada retoris.

Pernyataan Farhat Abbas ini menambah panjang daftar analisis mengenai dinamika di balik isu ijazah yang terus berkembang.

Publik dihadapkan pada berbagai pendapat yang saling bertolak belakang mengenai hakikat persoalan sebenarnya.

Di satu sisi ada yang memperjuangkan isu ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan nasional.

Di sisi lain ada yang melihatnya sebagai bagian dari permainan politik dan ekonomi yang tidak sehat.

Penyelesaian secara hukum tetap menjadi jalan yang harus ditempuh untuk memberikan kepastian bagi semua pihak.

Proses mediasi dan keadilan restoratif telah menunjukkan bahwa dialog dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Namun keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Ketidakhadiran dalam forum mediasi dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidaksungguhan dalam mencari penyelesaian.

Etika profesi hukum memang menuntut setiap praktisi untuk menjaga marwah dan integritas dalam menangani setiap kasus.

Motif ekonomi dalam praktik hukum dapat merusak citra profesi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penting bagi semua pihak untuk menjaga proporsionalitas dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul di ruang publik.

Keluarga pemimpin negara seharusnya mendapatkan perlindungan dari serangan yang bersifat pribadi dan tidak substantif.

Setiap kritik terhadap pemimpin harus disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dialog konstruktif menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat.

Pendidikan politik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dinamika yang terjadi dengan lebih bijak.

Transparansi dalam proses hukum akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Semua pihak diharapkan dapat menjaga kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada.

Penyelesaian yang adil dan berkeadilan harus menjadi tujuan utama dari setiap proses hukum yang berjalan.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang utuh mengenai kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa.

Dengan demikian diharapkan dapat tercipta iklim politik yang sehat dan kondusif bagi pembangunan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga