Repelita Washington - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran mulai memperlihatkan sinyal ketertarikan untuk membuka jalur perundingan dengan Washington.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah ancaman penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat sebagai respons atas tindakan represif aparat Iran terhadap gelombang demonstrasi yang dilaporkan menelan ratusan korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir.
Berbicara kepada awak media di dalam pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengungkapkan bahwa jajaran militer Amerika Serikat tengah menyiapkan berbagai opsi respons yang dinilainya sangat kuat untuk menghadapi perkembangan situasi di Iran.
Trump menilai tekanan yang terus diberikan Amerika Serikat telah membuat Teheran berada dalam posisi tertekan dan kelelahan sehingga membuka kemungkinan bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan dengan Washington.
Namun demikian Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu mengambil tindakan balasan jika Iran melancarkan serangan terhadap kepentingan AS atau sekutunya dalam eskalasi lanjutan konflik tersebut.
Berdasarkan informasi dari sumber internal Gedung Putih, tim keamanan nasional Amerika Serikat saat ini mempertimbangkan beragam skenario respons mulai dari operasi siber hingga opsi serangan militer terbuka yang dapat melibatkan Israel sebagai sekutu strategis di kawasan.
Selain tekanan militer, pemerintahan Trump juga melancarkan langkah ekonomi agresif dengan mengumumkan kebijakan tarif baru yang mengguncang pasar global dan memperluas spektrum konflik di luar ranah keamanan.
Melalui pernyataan di media sosial, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap negara-negara yang masih menjalin hubungan perdagangan dengan Iran dan kebijakan tersebut dinyatakan berlaku segera.
Langkah ekonomi ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap sejumlah negara dengan hubungan dagang erat dengan Teheran termasuk Brasil, China, Rusia, Turki, serta Uni Emirat Arab yang selama ini menjadi mitra penting Iran.
Kebijakan tarif tersebut kembali menegaskan pendekatan diplomasi Trump yang kerap mengombinasikan tekanan ekonomi dan ancaman militer sebagai alat utama untuk memaksakan kepentingan politik Amerika Serikat di panggung internasional.
Di sisi lain, kondisi kemanusiaan di Iran dilaporkan semakin memburuk seiring meningkatnya jumlah korban dalam bentrokan antara aparat keamanan dan massa demonstran yang terjadi hampir di seluruh wilayah perkotaan.
Berdasarkan laporan lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency, sedikitnya 646 orang dilaporkan meninggal dunia dengan mayoritas korban merupakan warga sipil yang terlibat langsung dalam aksi protes.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa sekitar 512 korban jiwa berasal dari kalangan demonstran sementara 134 orang lainnya merupakan anggota pasukan keamanan Iran yang terlibat dalam bentrokan.
Selain korban tewas, gelombang penangkapan massal juga terus berlangsung dengan lebih dari 10.700 orang dilaporkan telah ditahan oleh aparat sejak demonstrasi pecah dan meluas ke berbagai provinsi.
Tekanan terhadap para demonstran semakin meningkat setelah Jaksa Agung Iran mengeluarkan pernyataan yang mengategorikan peserta aksi protes sebagai musuh Tuhan yang secara hukum berpotensi menghadapi hukuman mati.
Upaya pemantauan kondisi di lapangan oleh komunitas internasional turut terhambat akibat kebijakan pemutusan akses internet dan jaringan komunikasi yang diberlakukan pemerintah Iran secara luas.
Kebijakan pemadaman informasi tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak karena menyulitkan verifikasi independen atas jumlah korban serta membuka ruang bagi tindakan represif aparat tanpa pengawasan eksternal.
Dari sisi ekonomi, protes yang terjadi merupakan akumulasi kemarahan publik terhadap krisis ekonomi berkepanjangan yang ditandai dengan anjloknya nilai mata uang nasional Iran.
Nilai tukar rial Iran dilaporkan merosot tajam hingga melampaui angka 1,4 juta rial per dolar Amerika Serikat akibat tekanan sanksi internasional yang terus menghimpit perekonomian negara tersebut.
Ketidakstabilan ekonomi ini menjadi pemicu awal demonstrasi yang meletus pada akhir Desember sebelum berkembang menjadi tantangan terbuka terhadap sistem pemerintahan teokrasi Iran.
Sementara itu pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa situasi keamanan nasional disebut masih berada dalam kendali penuh otoritas negara.
Dalam pernyataan kepada para diplomat asing, Araghchi menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang berada di balik kekerasan di Iran meskipun tidak disertai dengan bukti konkret.
Meski retorika publik Teheran tetap keras, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyatakan bahwa saluran komunikasi dengan Amerika Serikat tidak sepenuhnya tertutup.
Baghaei menekankan bahwa setiap kemungkinan perundingan harus didasarkan pada kepentingan bersama dan tidak dilakukan melalui tekanan sepihak dari pihak mana pun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
