Anggota Komisi I DPR Desak Kemlu Siaga Hadapi Potensi Perang AS-Iran

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Soleh merespons meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurutnya ketegangan yang berpotensi memicu perang terbuka antara kedua negara tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia.

Oleh Soleh menyatakan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini memerlukan perhatian khusus dari Kementerian Luar Negeri.

Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran ujar Oleh Soleh pada Jumat 30 Januari 2026.

Ia mengingatkan bahwa ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan dapat memberikan dampak luas bagi berbagai pihak.

Dampak tersebut termasuk terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah khususnya di wilayah Iran.

Oleh Soleh menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Iran.

Ia meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam situasi yang tidak menentu.

KBRI Teheran harus aktif mengimbau seluruh WNI di Iran agar selalu waspada mengikuti arahan resmi serta menyiapkan langkah darurat jika terjadi kemungkinan terburuk tegasnya.

Kemungkinan terburuk yang dimaksud adalah pecahnya perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat membahayakan keselamatan warga negara.

Oleh Soleh juga menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama negara dalam situasi konflik internasional.

Ia berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah diplomatik yang tepat serta memastikan jalur komunikasi dengan warga negara tetap terbuka.

Negara harus hadir dan memastikan seluruh WNI mendapatkan perlindungan maksimal di tengah situasi global yang semakin kompleks pungkasnya.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dengan intensitas yang semakin meningkat.

Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran yang dianggap sebagai bentuk tekanan militer.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran jika negara tersebut dinilai terus melakukan provokasi.

Situasi ini membuat stabilitas kawasan Timur Tengah semakin tidak menentu dan mengkhawatirkan banyak pihak.

Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua pihak dituntut untuk bersikap bijak dalam menyikapi ketegangan ini.

Perlindungan terhadap warga negara di zona konflik merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui perwakilan diplomatiknya.

Langkah-langkah antisipatif perlu disiapkan mulai dari penyusunan rencana kontinjensi hingga mekanisme evakuasi jika situasi benar-benar memburuk.

Koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan dan instansi terkait lainnya harus diperkuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

Informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan situasi harus terus dipantau untuk mengambil keputusan yang tepat.

Masyarakat internasional juga diharapkan dapat mendorong dialog dan penyelesaian damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Konflik terbuka antara kedua negara akan memberikan dampak yang sangat luas bagi stabilitas ekonomi dan keamanan global.

Indonesia dapat memainkan peran diplomatik untuk meredakan ketegangan melalui jalur-jalur diplomasi yang tersedia.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus diterapkan secara konsisten dalam menyikapi dinamika hubungan internasional.

Perlindungan warga negara merupakan bagian dari komitmen konstitusional negara terhadap hak-hak dasar warganya.

Dengan kesiapsiagaan yang baik diharapkan berbagai dampak negatif dari ketegangan geopolitik ini dapat diminimalisir.

Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengikuti perkembangan melalui sumber informasi yang terpercaya dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas.

Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa keselamatan warga negara menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga