
Repelita Jakarta - Analis politik Erizal selaku Direktur ABC Riset & Consulting menyatakan bahwa posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik menuju Pemilihan Presiden 2029 tidaklah mudah. Berdasarkan analisis terkini, cepat atau lambat presiden harus menentukan pilihan apakah akan tetap mempertahankan aliansi dengan mantan Presiden Joko Widodo atau mengambil jalur berbeda. Keputusan ini akan berdampak signifikan terhadap konstelasi politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Jika Prabowo memilih untuk tetap bersama Joko Widodo, maka konsekuensinya adalah Gibran Rakabuming Raka harus tetap mendampinginya sebagai wakil dalam kontestasi politik berikutnya. Namun apabila Gibran tidak lagi menjadi pendamping, besar kemungkinan Prabowo akan berhadapan dengan kekuatan politik yang diusung oleh Joko Widodo melalui putranya tersebut. Konfrontasi politik ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arena pemilihan umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dinilai dapat memastikan Gibran maju dalam Pilpres baik bersama maupun tidak bersama Prabowo. Keputusan ini tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan pandangan atau ketidaksejalanan antara kedua tokoh tersebut, melainkan lebih karena kebutuhan strategis Joko Widodo untuk mengembangkan Partai Solidaritas Indonesia. Pengembangan partai tersebut juga sekaligus membesarkan karier politik anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
Erizal menganalisis bahwa Gibran harus maju dalam pemilihan presiden untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia, sementara Anies Baswedan juga harus maju untuk mengembangkan Partai Gerakan Rakyat. Kedua kepentingan ini dimungkinkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus persyaratan ambang batas parlemen. Berhadapan dengan Prabowo dalam kontestasi pemilihan presiden menjadi konsekuensi logis dari dinamika pengembangan partai politik masing-masing.
Bukan tidak mungkin Gibran dan Anies akan berkolaborasi dalam menghadapi Prabowo karena adanya kesamaan kepentingan untuk mengembangkan partai masing-masing. Urutan nomor satu dan nomor dua dalam pasangan calon dapat dinegosiasikan kemudian mengingat fleksibilitas yang diberikan oleh sistem politik. Situasi semacam ini tidak jarang terjadi dalam dinamika politik Indonesia di mana kawan dapat berubah menjadi lawan dan sebaliknya sesuai dengan perkembangan kepentingan politik.
Erizal memberikan contoh dinamika hukum terkini di mana Eggi Sudjana yang sebelumnya mengajak Roy Suryo untuk menggugat dokumen ijazah Joko Widodo justru kini melaporkan Roy Suryo. Contoh ini menunjukkan betapa fluidnya hubungan politik dan hukum di Indonesia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kepentingan masing-masing pihak. Fleksibilitas ini menjadi karakteristik sistem politik yang perlu dipahami oleh semua aktor politik.
Posisi Prabowo Subianto dalam menghadapi peta politik 2029 memang penuh tantangan. Sebagaimana Joko Widodo dan Anies Baswedan yang telah mempersiapkan langkah politik mereka jauh hari, seharusnya Prabowo juga sudah mulai memikirkan strategi untuk menghadapi dinamika politik yang akan datang. Meskipun saat ini terlihat berhasil menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan, pada akhirnya harus mengambil keputusan tegas mengenai aliansi politiknya.
Analisis menunjukkan bahwa saat ini kontra terhadap Prabowo lebih banyak daripada yang pro. Berbagai program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih mendapat penolakan dengan berbagai argumen. Program yang lebih kontroversial seperti keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun demikian, Prabowo tetap menjalankan kebijakan yang diyakininya baik untuk Indonesia.
Presiden terlihat tidak terlalu membutuhkan pencitraan politik sehingga mungkin belum memikirkan secara serius mengenai peta politik 2029. Fokusnya tampaknya masih pada pelaksanaan program-program pemerintahan yang telah direncanakan. Namun menurut analisis Erizal, persiapan politik harus mulai dilakukan mengingat kompleksitas dinamika yang akan dihadapi dalam pemilihan presiden mendatang.
Kemampuan Prabowo dalam menavigasi berbagai kepentingan politik akan diuji dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan-keputusan strategis harus diambil dengan pertimbangan matang agar dapat mempertahankan posisi politiknya. Analisis ini mengingatkan bahwa dalam politik tidak ada yang permanen selain perubahan itu sendiri, dan kesiapan menghadapi perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam kontestasi politik tingkat tinggi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

