Ahok Tantang Jaksa Periksa Jokowi soal Pencopotan Direksi Berintegritas Pertamina, Ungkap Tangis dan Kisah Pemecatan

 

Repelita Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pernyataan mengejutkan dalam persidangan korupsi.

Mantan Komisaris Utama Pertamina itu secara terbuka menantang jaksa penuntut umum untuk memeriksa seorang mantan presiden.

Tantangan tersebut disampaikannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari Selasa.

Persidangan ini membahas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

Permintaan tersebut muncul ketika jaksa mengonfirmasi keterangan saksi tentang pencopotan dua mantan direksi.

Kedua mantan direksi tersebut berasal dari anak perusahaan Pertamina yang memiliki rekam jejak khusus.

Djoko Priyono pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional pada periode tertentu.

Mas'ud Khamid juga pernah memimpin PT Pertamina Patra Niaga dengan komitmen kerja yang kuat.

Ahok justru menegaskan bahwa kedua mantan direksi tersebut merupakan sosok yang sangat berintegritas.

Mereka dinilai memiliki komitmen nyata untuk melakukan pembenahan di lingkungan kilang dan tata kelola perusahaan.

Kedua mantan direktur tersebut lebih memilih kehilangan jabatannya daripada menandatangani pengadaan bermasalah.

Mengetahui hal tersebut, Ahok mengaku sebagai Komisaris Utama saat itu merasa sangat terpukul.

Ia menyatakan bahwa dirinya hampir menangis ketika mendengar kabar pencopotan terhadap dua direksi berintegritas.

Ahok kemudian menelepon salah satu mantan direktur untuk menyampaikan perasaannya mengenai situasi itu.

Dalam percakapan tersebut, mantan direktur mengkritik sistem yang dinilai tidak berbasis pada meritokrasi.

Pencopotan tersebut dianggap sebagai tindakan yang keterlaluan dan tidak menghargai kinerja baik.

Oleh karena itu, Ahok mendorong agar jaksa berani memeriksa lebih jauh hingga ke level tertinggi.

Ia meminta pemeriksaan tidak hanya terhadap badan usaha milik negara namun juga terhadap mantan presiden.

Alasannya adalah untuk mengungkap mengapa orang-orang terbaik justru dicopot dari posisinya.

Proses hukum diharapkan dapat mengungkap kebenaran seputar kebijakan sumber daya manusia di BUMN.

Saksi juga menyoroti pentingnya sistem meritokrasi dalam pengelolaan badan usaha milik negara.

Tanpa sistem yang adil, perusahaan akan kehilangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Persidangan ini terus berlanjut dengan menghadirkan berbagai saksi dan ahli terkait.

Masyarakat menantikan proses peradilan yang transparan dan mampu menegakkan keadilan seutuhnya.

Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi tata kelola perusahaan negara ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga