Said Aqil Siradj Bongkar: Izin Tambang Ormas Jebakan Jokowi agar NU Lumpuh dan Tak Berani Kritik Pemerintah

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menganggap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi sebagai strategi terselubung Presiden Joko Widodo yang berpotensi meredam kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah.

Awalnya, ia mengaku merasa senang saat pertama kali mendengar rencana tersebut, menganggapnya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi ormas seperti NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum berdirinya NKRI.

Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi, kata Said Aqil dalam wawancara di Forum Keadilan TV pada Kamis, 11 Desember 2025.

Setelah mempertimbangkan lebih matang, ia justru melihat lebih banyak kerugian daripada keuntungan, terutama dengan merujuk pandangan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai risiko yang timbul dari kebijakan semacam ini.

Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah, masukan, ya, rekomendasi yang agak tajam kepada pemerintah, ujar Said Aqil.

Isu ini juga terhubung dengan ketegangan kepemimpinan internal PBNU yang mencapai puncaknya pada akhir November 2025, melibatkan perselisihan antara KH Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf yang dipicu oleh rencana pemberhentian Gus Yahya dari Syuriyah atas dugaan penyimpangan nilai dan pengelolaan keuangan—meskipun Gus Yahya menyangkal tuduhan itu—sementara Gus Ipul yang sebelumnya dicopot dari posisi Sekretaris Jenderal oleh Gus Yahya menepis anggapan bahwa ia menjadi kandidat pengganti.

Yang jelas, itu juga menjadi sebab konfliknya antara Ketum (Gus Yahya) dan Sekjen (Gus Ipul), yang Sekjen di belakangnya ada Rais Aam, tambah Said Aqil.

Ia selanjutnya mengaitkan dengan pengalaman negara-negara lain seperti Bolivia, Venezuela, dan Nigeria yang semula harmonis tapi akhirnya terjerat perang saudara gara-gara persaingan menguasai sumber daya alam.

Negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang. Masa kita enggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? kata Said Aqil sebagai peringatan.

Menurutnya, konsesi tambang sebaiknya segera dikembalikan ke tangan pemerintah karena sudah menimbulkan perpecahan dan kerugian sebelum membuahkan kemaslahatan apa pun bagi masyarakat.

Ternyata belum sampai ke sana (kemaslahatan) sudah jelas di situ sudah pecah, sudah mudarat, sudah melahirkan kemudaratan. Oleh karena itu, pendapat saya, kembalikan, ujarnya menegaskan.(.)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga