[HEBOH] Raja Juli Antoni Lulusan Tafsir Al-Qur’an & Studi Perdamaian, Kok Malah Jadi Menteri Kehutanan? Banjir Longsor Sumatra Jadi Bukti Kompetensi Nol di Hutan!

Repelita Jakarta - Sorotan publik kini tertuju pada riwayat akademik Raja Juli Antoni sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana gelombang kecaman semakin kencang menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi yang menghantam Sumatra, memicu tuntutan agar ia segera meninggalkan posisi strategis tersebut.

Berdasarkan unggahan di Instagram akun bushcoo, kejadian longsor dan banjir bandang yang menewaskan puluhan jiwa serta merusak infrastruktur luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dianggap sebagai cerminan kegagalan sistemik dalam pengawasan sumber daya alam, sehingga kapasitas pejabat puncak di kementerian terkait menjadi sasaran utama ketidakpuasan masyarakat luas.

Penduduk dan aktivis lingkungan menilai bahwa pengelolaan hutan yang lemah, termasuk maraknya alih fungsi lahan dan deforestasi ilegal, tidak dapat dipisahkan dari kurangnya pemahaman teknis di tingkat kepemimpinan, di mana penanganan darurat yang lambat semakin memperburuk penderitaan korban.

Banyak suara dari kalangan sipil menekankan bahwa pemilihan figur untuk jabatan krusial seperti ini seharusnya memprioritaskan keahlian spesifik, bukan hanya basis politik, mengingat sektor kehutanan langsung berhadapan dengan risiko ekologis yang mengancam nyawa ribuan warga di daerah rawan bencana.

Menurut catatan resmi dari berbagai sumber terpercaya, Raja Juli Antoni menyelesaikan studi sarjananya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada IAIN Syarif Hidayatullah, yang kini menjadi UIN Jakarta, pada tahun 2001, dengan tugas akhir yang mengupas kajian kritis tentang interpretasi jihad dalam konteks perang suci.

Latar belakang pendidikan awal tersebut, yang lebih condong ke studi keagamaan mendalam, dianggap oleh sebagian besar pengamat sebagai jarak yang jauh dari kebutuhan pengetahuan mendalam tentang ekosistem hutan, konservasi, dan mitigasi risiko geologis yang menjadi inti tugas kementeriannya saat ini.

Meskipun demikian, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris, melalui program beasiswa Chevening pada 2004, di mana tesisnya membahas proses resolusi konflik damai di Aceh sebagai studi kasus utama.

Kemudian, pada 2010, Raja Juli Antoni meraih gelar doktor di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia, berkat dukungan Australian Development Scholarship, dengan disertasi yang mengeksplorasi peran agama dalam membangun perdamaian di masyarakat konflik, fokus pada perbandingan antara Maluku di Indonesia dan Mindanao di Filipina Selatan.

Fokus akademik yang berpusat pada studi konflik, perdamaian, dan dimensi keagamaan ini, meskipun menunjukkan kemampuan analitis yang tajam, semakin menjadi bahan perdebatan karena tidak selaras dengan tuntutan teknis seperti pemantauan degradasi hutan atau strategi pencegahan longsor akibat erosi tanah.

Kritikus dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan organisasi non-pemerintah, berargumen bahwa ketidakcocokan ini berkontribusi pada respons yang kurang optimal terhadap bencana terkini, di mana ribuan hektar hutan lindung diduga gagal dilindungi dari eksploitasi yang mempercepat kerentanan wilayah terhadap hujan deras.

Situasi tersebut memicu diskusi lebih luas tentang mekanisme penunjukan pejabat di kabinet, di mana prioritas relasi partai sering kali mengalahkan kualifikasi profesional, sehingga mengakibatkan kebijakan lingkungan yang tidak efektif dalam menghadapi ancaman iklim yang semakin intens.

Sejumlah pakar kehutanan menambahkan bahwa tanpa pemahaman mendalam tentang dinamika ekologi, sulit bagi pemimpin untuk mengintegrasikan data satelit, model hidrologi, atau regulasi konservasi yang komprehensif, yang semuanya esensial untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

Di tengah tekanan yang membara, tuntutan agar Raja Juli Antoni mundur dianggap sebagai panggilan untuk reformasi struktural di kementerian, termasuk audit menyeluruh terhadap kebijakan masa lalu yang mungkin memperburuk kerusakan lingkungan di Sumatra.

Perdebatan ini juga membuka ruang refleksi nasional tentang standar kompetensi bagi pejabat publik, di mana kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian alam tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik semata.

Sementara pemerintah belum merespons secara resmi, masyarakat terus memantau perkembangan, berharap agar evaluasi internal segera dilakukan untuk memastikan bahwa posisi kunci di sektor strategis diisi oleh individu dengan rekam jejak yang relevan dan terbukti.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga