Repelita Jakarta - Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mengkritik tajam para pemimpin lembaga negara terkait dugaan keberadaan fasilitas penerbangan di kawasan Morowali Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi di luar jangkauan pengawasan otoritas nasional.
Dalam unggahannya di platform X pada 26 November 2025, Andi Arief secara retoris menyinggung Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kepala Badan Intelijen Negara, Kapolri, serta Menteri Perhubungan dengan pertanyaan apakah mereka benar-benar tidak menyadari adanya bandara yang disebutnya sebagai fasilitas negara asing di wilayah tersebut.
Panglima TNI, Para Kepala Staf TNI, Kepala BIN, Kapolri, Menteri perhubungan apa benar-benar sebelumnya tidak tahu ada Bandara "negara asing" di Morowali?
Isu ini pertama kali mencuat luas setelah Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies Edna Caroline Pattisina mengungkap fakta mengejutkan tentang bandara khusus di kawasan industri seluas 4.000 hektare yang tidak berada di bawah kendali penuh lembaga negara Indonesia.
Menurut Edna yang menyampaikan paparannya melalui saluran YouTube Forum Keadilan TV pada 25 November 2025, akar masalah ini berasal dari instruksi presiden yang menyoroti kebocoran aset sumber daya alam sejak masa kampanye 2014, di mana salah satu titik lemah utama adalah aktivitas tambang tidak berizin.
Ia menjelaskan bahwa latihan komando gabungan Tentara Nasional Indonesia baru-baru ini di Morowali memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengamanan wilayah rawan seperti itu, termasuk Bangka Belitung sebagai lokasi serupa.
Oleh karena itu presiden memerintahkan TNI latihan di dekat tambang ilegal. Yaitu Bangka Belitung dan Morowali.
Edna menambahkan bahwa baru belakangan ia mengetahui detail spesifik di Morowali, di mana luas kawasan industri yang sangat ekstensif memungkinkan keberadaan infrastruktur pendukung seperti bandara yang beroperasi secara tertutup.
Lebih spesifiknya itu, di Morowali saya juga baru tahu. Di Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektare kawasan industri.
Fasilitas penerbangan yang dimaksud, lanjutnya, sepenuhnya tidak melibatkan pengawasan dari otoritas Indonesia, sehingga pemerintah kehilangan kemampuan untuk memantau arus keluar-masuk individu maupun barang yang berpotensi membawa risiko keamanan nasional.
Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup.
Informasi yang diperoleh Edna juga menunjukkan bahwa bahkan personel aparat penegak hukum kesulitan mengakses area tersebut, dengan tidak adanya kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi di bandara yang bersangkutan.
Infonya itu, aparat keamanan aja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi.
Kritik Andi Arief ini sejalan dengan kekhawatiran Edna mengenai potensi terbentuknya enklave asing di tengah wilayah kedaulatan, yang menurutnya perlu segera ditangani untuk menjaga integritas teritorial dan ekonomi nasional di tengah maraknya investasi asing di sektor pertambangan nikel.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
